Presiden Jokowi mesti turun tangan untuk memberikan solusi terhadap berhentinya aktivitas pelabuhan Bojanegara di Banten karena adanya sengketa tanah di areal pelabuhan itu.
Akibat dari sengketa antara Pelindo II dengan beberapa warga disitu, dan masalahnya sampai ke ranah hukum, menjadikan pelabuhan yang diresmikan oleh Megawati Soekarnoputeri (waktu itu Presiden) itu tidak dapat digunakan untuk kegiatan sandar kapal dan bongkar muat barang.
“Makanya saya minta Presiden dan institusi terkait dapat mencari solusi, agar pelabuhan Bojanegara dapat kembali digunakan untuk kegiatan kapal,” kata H. Masduki, tokoh masyarakat Banten yang juga praktisi kepelabuhanan kepada Ocean Week di Banten.
Kepala Perwakilan PT Tubagus Jaya Mandiri (TJM) wilayah Banten ini menyatakan dirinya siap membantu untuk mencarikan solusi, sehingga pelabuhan Bojanegara tidak ‘mangkrak’ yang akhirnya dapat merugikan Negara.
Menurut pengurus DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Banten itu, karena problem hukum di pelabuhan ini, Kepala Satuan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten tidak berani memberikan ijin kapal bisa sandar di pelabuhan tersebut. “Padahal, padatnya aktivitas lalu lintas kapal dan barang di Banten sangat memerlukan pelabuhan Bojanegera, karena pelabuhan Ciwandan, Indah Kiat, sudah cukup ramai dengan kegiatan keluar masuk kapal,” ungkapnya.
Masduki mengaku sudah pernah berkirim surat kepada Chiefy Adi K (mantan General manager Pelindo Ciwandan) untuk menggunakan pelabuhan Bojanegara sebagai salah satu kegiatan usahanya, namun hingga sekarang belum direspon.
“Karena itu saya akan minta GM baru (Armen Amir-red) dan membantunya untuk dapat bersama-sama dengan kita, menyelesaikan persoalan pelabuhan Bojanegara,” ucapnya tegas.
Namun, kata Masduki, GM baru Armen Amir diharapkan dapat menyelesaikan masalah Bojanegara. “Kami siap mendukung Pelindo Banten, karena dengan beroperasi pelabuhan Bojanegara, warga Banten juga ikut diuntungkan,” ungkap Masduki.
Informasi yang diperoleh Ocean Week, bahwa sekarang ini gerbang yang mau memasuki pelabuhan Bojanegara ditutup oleh oknum warga setempat.
Padahal sebelum ada sengketa, pelabuhan ini mampu berkontribusi buat Negara, karena banyak kegiatan kapal maupun tongkang batubara yang bongkar muat melalui pelabuhan Bojanegara ini.
Tetapi, sekarang dengan berhentinya aktivitas di pelabuhan ini, bukan saja Pelindo II yang rugi, namun juga warga Banten, dan Negara. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi sekali lagi mesti turun tangan. (***)
