Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dalam memberikan layanan public, karena Saber Pungli it uterus bekerja. Karena itu mesti memberikan layanan dengan baik dengan cepat.
Pernyataan Presiden Jokowi itu dikemukakan terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pungutan liar di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura, Samarinda. Barang bukti yang diamankan polisi berupa uang tunai sebesar Rp6,1 miliar dan sejumlah dokumen terkait.
“Kami melihat Rp6,1 miliar itu adalah angka yang besar. Pasti sudah dilihat lama. Itu yang ketahuan lho ya. Hati-hati, saya ingatkan,” kata Presiden Jokowi, di Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat (17/3) malam.
Presiden sekali lagi mengingatkan kepada semuanya bahwa kita ini ingin memperbaiki sistem yang ada. “Jadi, jangan sampai justru saat kita memperbaiki sistem-sistem pelayanan yang ada untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pada pelayanan dunia usaha, percepatan pelayanan untuk ekspor, percepatan perizinan,” kata Jokowi.
Karo Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, pada hari Jumat 17/3 kepolisian telah melaksanakan OTT pungli di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda.
OTT itu dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur, Satuan Brimob Polda Kaltim, dan Polresta Samarinda. Para saksi dan pelaku saat ini dibawa ke Mako Brimob Samarinda.
“Untuk sementara saksi-saksi dan pihak yang berkompeten masih diperiksa dan didalami di Mako Brimob Samarinda,” ujar Rikwanto.
Penindakan OTT kali ini untuk merespons tingginya kasus premanisme bongkar muat barang di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda. Biaya bongkar muat yang terlalu tinggi di terminal itu banyak dikeluhkan para pengguna jasa pelabuhan.
Mereka menilai banyak komponen yang harus dibayar, padahal pungutan itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas bongkar muat. Akibatnya cost logistic di pelabuhan menjadi tinggi.
Penindakan yang dipimpin Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Safaruddin itu dilakukan di empat titik lokasi terjadinya premanisme. OTT kali ini merupakan hasil dari penyelidikan selama satu bulan atas keluhan para pengguna jasa pelabuhan.
Polisi juga menemukan sejumlah fakta pungli secara sistematis yang dilakukan para pelaku saat penindakan. Saat peristiwa terjadi, polisi menduga para pelaku tengah melakukan tindak pidana pemerasan, tindak pidana korupsi, dan pencucian uang.
Ocean Week yang pernah melihat langsung kegiatan bongkar muat di terminal petikemas Palaran, bahwa kegiatan di terminal ini tidak banyak melibatkan tenaga orang karena menggunakan peralatan bongkar muat secara mekanik.
Pada aktivitas bongkar muat itu, ketika barang dimuat ke truk dan akan dibawa keluar, ada orang yang konon petugas dari Koperasi TKBM yang mencatat container-container yang keluar dari terminal itu.
Anehnya, setiap container yang keluar itu ditarik biaya yang tidak kecil sebagai kompensasi ongkos bongkar muat buruh. Padahal semua juga tahu bahwa dalam kegiatan bongkar muat di terminal petikemas, tak banyak menggunakan tenaga orang.
Informasi yang diperoleh Ocean Week menyatakan bahwa biaya kompensasi yang mesti dibayarkan ke koperasi TKBM itu mencapai puluhan miliar per tahun. Karena itu, para pengusaha dan pengelola terminal banyak yang mengeluh.
Dengan adanya OTT, diharapkan kedepan layanan di pelabuhan dapat semakin membaik, sehingga cost logistic pun dapat tertekan. (***)
