Keinginan Presiden Jokowi akan cost logistic murah kelihatannya akan sulit tercapai, karena disaat pemerintah sedang berusaha merealisasikan hal itu, justru beebrapa pelabuhan di wilayah kerja Pelindo II berencana menaikkan tariff.
Sebut saja di pelabuhan Pontianak, Tanjung Priok, dan Cirebon. Di Pelabuhan Pontianak, kata salah seorang pelaku bisnis pelayaran yang juga Ketua DPW APBMI Kalimantan Barat Hamdan Godang, Pelindo sudah mengusulkan kenaikan THC (tariff handling charge) dan turunannya sebesar 30%.
“Usulannya naik 30% THC, Lo-lo dan storage. Kalau saat ini CHC Rp 550 ribu, Lolo full Rp 155 ribu dan storage full Rp 25.000. Tapi kami (asosiasi-red) belum berminat membahasnya,” kata Hamdan per telpon kepada Ocean Week, Kamis (19/1).
Menurut Kepala Cabang PT Tanto Line ini, sikap para asosiasi di pelabuhan (INSA, APBMI, ALFI-red) akan menunda pembahasan tariff dan bertahan pada tariff yang ada sekarang ini dan masih eksis.
Ketika masalah rencana kenaikan tariff itu dikonfirmasikan kepada General Manager Pelindo Pontianak Wahyu, dijawab bahwa untuk sementara ini belum ada kenaikan. “Sementara dalam waktu dekat belum ada kenaikan,” ujarnya singkat.
Begitu pula dengan di Pelabuhan Ciwandan. Menurut salah satu ketua APBMI Banten Muchsin menyatakan bahwa rencana kenaikan tariff jasa kepelabuhanan di Ciwandan belum ada.
Untuk pelabuhan Tanjung Priok juga pernah diusulkan kenaikan tariff jasa tambat hingga 250%. Meskipun hal itu belum disepakati oleh DPC INSA Jaya.
General Manager Pelindo Priok Hendro juga pernah menyatakan, bahwa usulan kenaikan 250% itu baru dalam bentuk usulan, belum ada pembahasan dengan INSA.
Sementara di Cirebon, Kamis (19/1) tadi pagi berlangsung pertemuan antara Pelindo Cirebon dengan para asosiasi kepelabuhanan, membahas usulan Pelindo tentang usulan kenaikan tariff jasa tambat yang mencapai sekitar 300% maupun tariff jasa lainnya.
Kata Ketua DPC INSA Cirebon Adhe Purnama, usulan angka untuk kenaikan tariff di pelabuhan Cirebon sangat tinggi. Tetapi berapa kenaikannya, Ade tidak menyebutkannya.
“Hasilnya akan segera kami kirimkan ke INSA Pusat untuk usulan tariff jasa kepelabuhanan Cirebon,” ungkapnya.
Sedangkan Penasihat DPC INSA Cirebon Agus Purwanto sewaktu dihubungi Ocean Week tentang hal ini, membenarkan bahwa pihaknya sedang membicarakan rencana kenaikan tariff tersebut bersama Pelindo Cirebon.
“Sampai sekarang belum ada kesepakatan berapa kenaikannya,” ujarnya per telpon. Mantan Ketua DPC INSA Cirebon ini juga menyatakan kalau Pelindo II Cirebon selama ini sudah memberikan layanan dengan baik kepada pengguna jasanya.
Ditempat terpisah Penasihat DPP INSA Soenarto berpesan kepada pengurus supaya DPC INSA Cirebon berhati-hati dalam berdiskusi dengan Pelindo soal rencana kenaikan tariff ini. “Kalau ada kenaikan tariff yang merasakan dampaknya adalah pemilik kapal bukan keagenan. Dengan Pelindo menaikkan tariff, itu sama saja Pelindo tidak mendengarkan Presiden Jokowi agar biaya logistic bisa murah,” kata Soenarto.
Ocean Week yang mencoba meminta info dari Bengkulu, Panjang, dan wilayah kerja Pelindo lainnya, belum memperoleh info tentang hal tersebut. (**)
