Meski Menhub Budi Karya mengklaim realisasi anggaran tahun 2017 lalu tumbuh 12,76 persen dibandingkan dengan 2016, namun ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, bahwa angka tersebut tetap dibawah target realisasi yang diharapkan pada level 96%.
“Pemakaian anggaran Kemenhub tahun lalu (2017) hanya sebesar 86 persen dari total anggaran sebesar Rp47,94 triliun. Angka itu dibawah target realisasi yang diharapkan mencapai level 96 persen. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2016 hanya sekitar Rp31,77 triliun atau sebesar 73,63 persen,” kata Djemy, di Jakarta.
Menhub Budi Karya Sumadi mengaku, pihaknya menemui beberapa hambatan dalam merealisasikan anggaran tahun lalu, antara lain karena proses persiapan dokumen kontrak tahun jamak atau multiyears, dan masalah pembebasan lahan.
Meski begitu, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kemenhub tahun 2017 tercatat Rp 7,23 triliun. “Angka ini meningkat Rp550 miliar dari tahun 2016 yang hanya Rp6,68 triliun,” ujar Budi Karya.
Selain itu, kendala yang dihadapi pihaknya karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki sertifikat anggota panitia pengadaan, dan penggunaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).
Menhub menyebutkan, anggaran sepanjang 2017 ditargetkan untuk mendanai beberapa kegiatan, seperti belanja pegawai sebesar Rp12,54 triliun atau dengan persentase 26,16 persen dan belanja modal sebesar Rp31,57 triliun atau berkontribusi sekitar 65,84 persen.
Rinciannya, Sekretaris Jenderal sebesar Rp536,02 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp90,31 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,93 triliun, dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp11,24 triliun.
Kemudian, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp8,82 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp18,84 triliun, Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp4,24 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp116,19 miliar, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp120,44 miliar. (***)
