Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengapresiasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 158/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. Sebab, kebijakan PMK 158/2017 itu diyakininya dapat mengindikasi pabean akan lebih membaik, sehingga Logistics Performance Indeks (LPI) Indonesia di tahun mendatang dapat setara dengan negara tetangga.
“Dengan kebijakan baru PMK 158/2017, saya yakin indikator pabean akan lebih baik, sehingga LPI Indonesia pada akhir 2019 setara dengan negara tetangga, bahkan bisa lebih baik lagi,” kata Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum ALFI kepada Ocean Week, Kamis siang (23/8).
Menurut Yukki, sistem pertukaran data elektronik (PDE) manifes (dokumen muatan barang) yang terus disempurnakan bisa memperbaiki kinerja logistik nasional.
Seperti diketahui, dalam Logistics Performance Indeks (LPI) yang dirilis 2 tahunan oleh Bank Dunia, posisi Indonesia berada di peringkat ke-46 dengan skor 3,15. LPI merupakan indeks kinerja logistik negara-negara di dunia yang dirilis oleh Bank Dunia. “Indeks ini memperhatikan sejumlah komponen yakni bea dan cukai, infrastruktur, pengiriman barang internasional, kualitas dan kompetensi logistik, pencarian barang (tracking/tracing), dan ketepatan waktu (timeliness),” ungkapnya.
Dari semua aspek penilaian LPI 2018, ujar Yukki, aspek kepabeanan Indonesia meraih skor terendah sebesar 2,67. Sementara itu, aspek penilaian tertinggi adalah ketepatan waktu dengan skor 3,67. Aspek lainnya yaitu infrastruktur dengan skor 2,89, pengiriman barang internasional 3,23, kualitas dan kompetensi logistik 3,1, dan pencarian barang sebesar 3,3.
Berdasarkan catatan Bank Dunia, posisi Indonesia pada 2016 berada pada peringkat ke-63 dengan skor 2,98. Sebelumnya, posisi Indonesia pada 2014 berada di peringkat ke-53 dengan skor 3,08.
Sementara itu, Maritime Specialist Bank Dunia di Indonesia Daniel Alexander van Tuijll menyatakan Indonesia mencoba mempertahankan posisi secara konsisten. Tujill menilai mempertahankan momentum juga dinilai penting untuk membuka keran investasi lantaran LPI bisa dikatakan sebagai salah satu indikator kapasitas persaingan dengan negara tetangga.
“Misalnya ada sebuah perusahaan manufaktur yang ingin membuka pabrik, tentu mereka ingin pilih lokasi yang tepat salah satunya yaitu ketika dia melihat LPI yang lumayan tinggi,” ungkapnya.
Tuijll menyatakan momentum perbaikan kinerja logistik Indonesia menjadi salah satu tantangan sebab hampir rata-rata negara lain memperlihatkan hal serupa seperti Vietnam, India, dan Filipina serta negara Asean.
“Di LPI, kami katakan ada logistics over performance dan logistics under performance, ketika kami koreksi GDP per kapita kelihatannya Indonesia over performance tapi Vietnam, India, Thailand juga over performance,” ujarnya.
Selain itu, Tuijll mengatakan yang terpenting bagi Indonesia adalah melakukan reformasi logistik guna meningkatkan kapasitas persaingan industri, di samping untuk meningkatkan LPI. “Sebab LPI hanya indeks indikator, ada positif atau negatif,” tegasnya.
Bank Dunia, katanya, tidak serta merta bisa memberikan penyusunan rekomendasi untuk menaikan kinerja logistik Indonesia mengingat hal itu tidak mudah dan sederhana karena menyangkut banyak faktor.
Namun, dia menilai ada perbaikan di beberapa sektor sebenarnya sudah cukup baik untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia kendati di sisi lain hal tersebut masih mendapat skor terendah.
“Misalnya di Bea Cukai, sudah beberapa hal diperbaiki selama 2 tahun, tapi mungkin tidak ditangkap 100% dalam LPI. Seperti post border, Indonesia Single Risk Management, juga implementasi Indonesia National Single Window (INSW),” ungkapnya.
Dia berharap pemerintah bisa bersinergi dengan para pelaku industri di sektor ini mengingat negara lain berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya dengan baik. (ril/ow/**)
