PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) bersama Soletanche Bachy International dan Relecom & Partners, perusahaan asal Perancis menandatangani kesepakatan kerjasama operasi dalam Pengembangan Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, pada Selasa (10/12), bertempat di hotel Four Season, Jakarta.
Penandatanganan dilakukan oleh Prahara Firdausi (Dirut PRK) dengan Jean-luc (CEO Soletanche Bachy International) dan Mindo H. Sitorus (Komut PRK), disaksikan KSOP Tanjung Emas Semarang, A. Wahid.
Firdausi maupun Mindo menyatakan bahwa kerjasama operasi dengan perusahaan asal Perancis itu dalam upaya mengembangkan bisnis dan membantu percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.
“Soletanche Bachy International akan menjadi mitra strategis PT Pelabuhan Rembang Kencana dalam hal dukungan langsung di bidang engineering, procurement, dan construction (EPC) serta pendanaan hingga senilai EUR 100 juta atau sekitar IDR 1,5 triliun,” katanya kepada pers usai penandatanganan tersebut.
Menurut keduanya, Percepataan pembangunan Pelabuhan Kendal dan Rembang sudah menjadi keharusan mengingat semakin banyaknya industri di Jawa Tengah yang membutuhkan pelabuhan sebagai pintu penghubung aliran barang antar-pulau maupun antar-negara.
“Sebagai pendukung Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Pelabuhan Kendal dan Rembang memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran pergerakan barang khususnya barang curah padat maupun cair, mengingat Pelabuhan Tanjung Mas diperkirakan hampir mencapai beban maksimalnya,” ungkapnya.
Dengan beroperasinya Pelabuhan Kendal, kawasan industri yang berada di sekitar pelabuhan akan semakin terpacu untuk meningkatkan kapasitasnya.
Sedangkan operasionalisasi Pelabuhan Rembang akan mendorong tumbuhnya kawasan industri baru di sepanjang pantai utara Provinsi Jawa Tengah sebelah timur.
Firdausi dan Mindo berharap bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, langsung bisa ada aksi.
“Kami di Pelabuhan Rembang sudah beroperasi, dan ini mau dikembangkan. Sekaligus kami menunggu konsesi dari pemerintah (Kemenhub),” ujar Mindo.
Mindo juga menegaskan, bahwa pembangunan pelabuhan yang pihaknya lakukan sama sekali tidak menggunakan dana APBN, melainkan dana swasta murni.
Bahkan untuk pelabuhan Kendal, Mindo mengatakan siap untuk melakukan pengerukan alur pelabuhan (break water). “Tapi tolong kami juga diberikan kepastian konsesinya,” ucapnya.
Acara penandatangan kesepakatan kerja sama operasi ini dihadiri oleh Jean-luc, CEO Soletanche Bachy International, Nicolas Pich, Direktur Soletanche Bachy International Asia Pacific, Pierre Marie, CEO Relecom & Parners, Mindo H. Sitorus dan Prahara Firdausi sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pelabuhan Rembang Kencana, Kementerian Perhubungan RI, Bappenas, Kementerian ATR/BP, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (KSOP Tanjung Emas Semarang A. Wahid), Pemerintah Kabupaten Kendal, dan Pemerintah Kabupaten Rembang, serta Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) dan undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Jean-luc mengaku sangat senang bisa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga pelabuhan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian negara. Kami juga memiliki pengalaman dalam pembangunan banyak pelabuhan di seluruh dunia, dan kami ingin menambah daftar tersebut dengan membangun pelabuhan di Indonesia,” katanya.
Mindo juga menyatakan dirinya merasa senang karena bisa menarik investor asing berinvestasi membangun pelabuhan.
“Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia masih menarik bagi investor asing, dan kami bisa meyakinkan investor asing berinvestasi kesini,” jelas Mindo H. Sitorus.
Sebagai pengusaha swasta, ungkap Mindo, pihaknya sangat senang mendapatkan kepercayaan dari investor asing, namun bagaimanapun juga tetap membutuhkan pemerintah untuk bersama-sama, bergandengan tangan membangun negeri melalui percepatan pembangunan infrastruktur.
Seperti diketahui, PT Pelabuhan Rembang Kencana merupakan badan usaha pelabuhan yang sahamnya dimiliki oleh PT Bangun Arta Kencana dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, BUMD Pemerintah Kabupaten Rembang.
Pelabuhan Rembang Terminal Sluke merupakan pelabuhan hasil reklamasi yang dilakukan oleh PT Bangun Arta Kencana. Setelah tahap pertama reklamasi selesai, operasional pelabuhan dilakukan oleh PT Pelabuhan Rembang Kencana.
Reklamasi tahap kedua seluas kurang lebih 15 ha akan segera dilaksanakan untuk menambah kapasitas pelabuhan.
Sedangkan Soletanche Bachy International (SBI), adalah perusahaan asal Perancis yang berpengalaman di bidang pekerjaan EPC+F (engineering, procurement, construction + financing). Sejak tahun 1926 sudah membangun pelabuhan di 60 negara melalui 80 anak perusahaan dan cabang.
Sementara itu, Relecom & Partners (RP), perusahaan asal Perancis yang berpengalaman sebagai konsultan transaksi.
Sebagai Infrastruktur
Sekjen ABUPI Liana Tresnawati mewakili Aulia Febrial Fatwa (Ketua Umum) menyatakan, pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik.
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyadari, bahwa penyediaan infrastruktur pelabuhan bukanlah tugas pemerintah semata, keterlibatan swasta dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan perekonomian nasional mempunyai peran yang sangat penting.
Oleh karenanya, sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi, ABUPI menyambut baik dan mendukung upaya dari PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk mengembangkan serta meningkatan daya guna usahanya, melalui kerjasama seperti yang dilaksanakan antara PT PRK pada hari Selasa ini.
“Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan infrakstruktur; khusunya percepatan pembangunan pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, kami berharap pihak swasta dibukakan kesempatan agar dapat masuk untuk berinvestasi maupun mengelola /mengoperasikan pelabuhan pelabuhan yang dimaksud,” ujarnya.
Hendaknya ke depan, kata Liana, pengelolaan dana, pembangunan pelabuhan dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan tepat sasaran. (***)
