Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu mempertimbangkan untuk membuka peluang pelayaran RoRo rute Tanjung Priok-Panjang Lampung, kepada perusahaan pelayaran selain PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) dalam rangka program tol laut.
Mengingat hal itu untuk menghindari adanya kesan monopoli oleh salah satu perusahaan pelayaran pada rute tersebut. Selain itu, Kemenhub juga harus pula memikirkan fasilitas dermaga yang pas untuk kegiatan kapal-kapal RoRo itu.
Sebab, selama ini, aktifitas kapal RoRo tersebut menggunakan dermaga multipurpose Ex Presiden di Tanjung Priok, dan salah satu dermaga di pelabuhan Panjang. Tidakkah terpikir kalau dikhususkan di dermaga tersendiri, misalnya di Car Terminal yang memang khusus menangani kegiatan mobil, sebagaimana angkutan RoRo Tanjung Priok-Panjang tersebut.
Perlu diketahui, bahwa di Pelabuhan Tanjung Priok, ada beberapa pelayaran RoRo yang terbungkus dalam program tol laut dari pelabuhan terbesar di Indonesia ini. Mereka yakni PT Jagad Zamrud Kathulistiwa (JZK) dengan rute Jakarta-Gresik, lalu Pelayaran Bukit Merapin untuk rute Priok-Bangka. Namun, kedua company ini non subsidi, artinya dari sisi bisnis, keduanya dipungut hal yang sama seperti pelayaran lain oleh PT Pelindo, terutama dalam tariff kepelabuhanan.
Sementara itu, informasi yang diperoleh Ocean Week menyebutkan bahwa ALP mendapat subsidi dari pemerintah, dan pelayaran ini merupakan penyeberangan alias dibawah pengawasan ijin Perhubungan Darat. Padahal dermaga yang dipakai adalah masuk dalam aturan perhubungan laut. “Tapi karena dibungkus dengan Tol Laut, kesannya benar saja,” ungkap Ujang (Hanif) dari pelayaran Bukit Merapin menjawab pertanyaan Ocean Week seputaran RoRo trayek Priok-Panjang tersebut, di Jakarta, ahir pekan lalu.
Salah satu pengurus DPC INSA Jaya ini berharap supaya Kemenhub memberi ruang kepada pelayaran RoRo lainnya untuk dapat berkompetisi di rute Priok-Panjang dengan diberikan ijin dalam rangka program tol laut di trayek ini.
Trayek ini dibuka pemerintah dengan harapan dapat mengurangi beban jalan raya dan kepadatan antara jalan Jakarta-Merak.
Kelihatannya, program ini cukup efektif dan mampu mengurangi beban jalan raya. Sewaktu Ocean Week ke pelabuhan Panjang dan melihat aktifitas kapal RoRo (ALP) beberapa waktu lalu, antrean truk sudah mengular menunggu dimuat ke kapal.
Kata Mulyadi, GM Pelindo II Panjang, salah satu dermaga praktis hanya melayani kegiatan tiga kapal ALP, padahal dermaga itu merupakan dermaga umum. “Tapi tiga kapal itu sudah makan watu 24 jam, jadi tidak mungkin kapal lain dilayani disitu,” ujarnya.
PT ALP sendiri resmi melayani rute Priok-Panjang sejak 2016. Kapal bisa mengangkut orang antara 800-1000 orang, truk tronton 120 unit dan mobil pribadi 500 unit. Terkait biaya perjalanan, tarif tiket untuk pejalan tanpa kendaran usia dewasa dikenakan Rp55.000, sementara untuk tiket anak-anak dikenakan Rp35.000.
Tarif tiket sepeda motor besar diatas 250cc dikenakan harga Rp90.000 sampai dengan Rp180.000. Tarif untuk mobil sedan, jeep, dan sejenisnya Rp450.000 sementara mobil pick up, dan box Rp450.000.
Tarif untuk bus kecil dikenakan Rp965.000, truk sedang (colt diesel) Rp825.000, bus besar memiliki harga tiket Rp1,4 juta, truk besar Rp1,27 juta. Tarif untuk tronton dikenakan Rp1,72 juta, dan trailer dikenakan harga tarif antara Rp2,1 juta sampai Rp3,3 juta.
Pertanyaannya, berapa tariff kepelabuhanan yang dibayarkan ke PT Pelindo sebagai operator pelabuhan, apakah sama seperti pelayaran Bukit Merapin atau JZK. Ataukah tol laut hanya dijadikan sebagai kamuflase saja, padahal kenyataannya adalah murni bisnis. (****)
