Dalam pengembangan transportasi selain segi teknis, juga harus dipikirkan segi keekonomian. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada acara Kongres Teknologi Nasional 2017 di Ruang Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta.
“Saya yakin jika kita menyertakan satu pemikiran teknologi disertai dengan pemikiran keekonomian, maka kemungkinan proyek itu dapat terlaksana dan akhirnya memberikan suatu kemanfaatan untuk memberikan nilai ekonomi serta menghemat APBN yang diperlukan,” kata Menhub.
Menhub menjelaskan dalam rangka mencapai tujuan merangkai nusantara untuk kesejahteraan rakyat diperlukan integrasi antarmoda transportasi dan sistem pelayanan. Hal ini untuk mewujudkan efisiensi sekaligus peningkatan kinerja sistem logistik nasional.
Menurut Menhub, ada beberapa strategi Kementerian Perhubungan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah. Beberapa strategi tersebut adalah membangun dan mengembangkan 65 pelabuhan penyeberangan untuk menyambungkan sabuk utara, selatan dan tengah wilayah Indonesia; pengembangan short sea shipping di wilayah pesisir sebagai alternatif angkutan barang (Ro-Ro); pengembangan angkutan nassal perkotaaan; Pembangunan dan pengembangan 100 Pelabuhan non Komersil untuk mendukung tol laut; penyelenggaraan tol laut; penurunan dwelling time dipelabuhan untuk efesiensi penyelenggaraan logistik; pembangunan dan pengembangan 3.258 Kmsp rel kereta api; pembangunan kereta api perkotaan; pembangunan 15 Bandara baru; pembangunan dan pengembangan bandara di wilayah terpencil, terbelakang dan perbatasan; dan penyelenggaran tol/jembatan udara.
Masih menurut Menhub, salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam bidang transportasi yakni luasnya wilayah negara Indonesia.
“Ini suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena Indonesia adalah negara yang luas, dengan bentangan pulau-pulau, namun kemampuan negara tidak maksimal dalam memenuhi hal itu. Maka dari itu perlu pemikiran teknologi dan keterlibatan swasta untuk turut serta dalam menciptakan transportasi yang baik,” ujarnya.
Terkait banyaknya hasil penelitian BPPT yang masih terhenti di Kemenhub karena sertifikasinya belum selesai, seperti mobil listrik, Menhub mengatakan Kemenhub sedang dan terus mereformasi pelayanan perizinan di Kemenhub.
Untuk sertifikasi dan perizinan mobil listrik, dikatakan Menhub, harus dikaji lebih lanjut dan didalami terkait produk yang akan disertifikasi. “Sebaiknya diskusi dulu tentang apa yang ingin dicapai bagi suatu produk tertentu, kita tidak ingin mensertifikasi suatu produk, tetapi akhirnya produk itu tidak efisien dan produk itu tidak dapat digunakan,” tutur Menhub.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan masalah besar yang dihadapi dalam bidang transportasi adalah masalah kecepatan, volume, dan keselamatan yang berdampak pada biaya tinggi logistik dan perpindahan orang. Penerapan teknologi dan integrasi intermoda transportasi sangat mendesak dilakukan.
”Tantangannya ada pada ketersediaan sarana dan prasarana. BPPT akan mendorong inovasi yang dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah tersebut,” pungkasnya. (Hum/***)
