Untuk suksesnya tol laut, mesti ada sinergi (kerjasama) antara Kemenhub (Hubla), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Pemerintah Daerah. Ketiganya punya tanggung jawab sama sesuai tupoksi masing-masing.
“Makanya tol laut perlu dievaluasi, karena tol laut bukan hanya tanggung jawab Kemenhub, namun juga Kemendag dan Pemda. Kemenhub tanggung jawabnya pada regulasi angkutannya, rutenya, sedangkan kemendag dan Pemda pada kargonya,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, saat dimintai komentarnya oleh Ocean Week, sehubungan dengan program tol laut, Senin malam.
Yukki menyarankan supaya Pemda yang kurang peduli dan tak ada kargonya (wilayahnya tak ada kargo muatan balik) tidak perlu disinggahi kapal tol laut, karena akan mubazir. “Kapal nggak perlu datang ke daerah yang tak ada kargonya, dari pada selalu alasan kalau datang ke wilayah itu nggak ada kargo balik yang diangkut dan akhirnya rugi, lebih baik nggak usah kesana,” ujar Yukki.
Chairmen Asosiasi Freight Forwarder ASEAN (AFFA) ini juga prihatin, banyak Pemda yang minta dibangunkan pelabuhan, namun setelah itu tidak bisa mengoperasikan, dan akhirnya mangkrak.
Oleh sebab itu, ungkap Yukki, sangatlah penting soal data, mengingat dengan adanya data yang transparan akan dapat diketahui atau dipetakan, sehingga tol laut bisa berjalan sesuai dengan kebutuhannya.
Memang, tegasnya, penyempurnaan terhadap program tol laut masih terus dan perlu dilakukan kontinu. “Salah satu caranya ya harus ada transparansi data, misalnya berapa besar kargo yang ada di setiap wilayah yang disinggahi oleh kapal tol laut, sehingga nantinya bisa diambil kebijakan berapa kebutuhan kapal yang menyinggahi daerah itu,” katanya.
Ketika ditanya, apa peran ALFI dalam kaitan tol laut ini, Yukki dengan tegas mengungkapkan bahwa ALFI berperan bagaimaman bisa mendorong menurunkan harga barang, sehingga disparitas antara daerah di Indonesia tak jauh berbeda.
Yukki menyarankan supaya tol laut dikonsentrasikan dan difokuskan untuk wilayah Indonesia Timur saja, sebab untuk wilayah pulau Sumatera sudah dibangun jalan tol darat. “Pelabuhan hub-nya bisa di Perak, Makassar atau Ambon,” katanya.
Dia berharap supaya program tol laut diteruskan, karena tol laut sudah dapat memberi dampak positif terhadap daerah dilalui kapal-kapal tol laut. Dari sisi angkutan laut pun ada efisiensi. “Saya optimis tol laut bisa berhasil baik, sepanjang niatannya benar-benar, kerjasama antara pihak perdagangan, Pemda, dan kemenhub harmonis dalam kesepahaman,” tutur Yukki.
Seperti diketahui bahwa beroperasinya tol laut diklaim sudah bisa membuat harga kebutuhan di wilayah terluar Indonesia bisa dikendalikan. Salah satunya di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Warga Kota Saumlaki, bisa membeli kebutuhan barang dengan harga yang lebih murah dalam 2 tahun terakhir. Tidak hanya harga kebutuhan pokok, tetapi juga bahan bangunan seperti semen.
Sementara itu, Dirjen Hubla Agus Purnomo menyatakan, penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut diharapkan menjadi lebih baik lagi di tahun 2019. Karena itu, sangat penting bagaimana membangun kerjasama dengan Pemda.
“Kerja sama dan kreativitas Pemerintah Daerah (Pemda) mutlak diperlukan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan kapal perintis dan kapal tol laut untuk mengangkut muatan hasil komoditi daerahnya agar muatan baliknya terisi optimal,” kata Agus Purnomo.
Menurut Agus, penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut harus dilakukan terpadu, sinergi dan kolaborasi antar pusat dan daerah juga harus jalan agar hasilnya bisa maksimal dan masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan angkutan laut perintis dan tol laut.
Agus berharap agar kedepan penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut dapat semakin membaik, tentunya penggunaan teknologi informasi untuk konsolidasi kargo juga harus dimanfaatkan sehingga tiap tahun muatannya dapat terus meningkat. (***)
