Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus mendukung pelaksanaan program tol laut sebagai perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satunya melalui penyelenggaraan angkutan ternak maupun angkutan barang dari berbagai pelosok di tanah air.
Penulis buku “Memadu Tol Darat dan Laut Menggugah Keadilan Distributif dan Komutatif” Ansel Alaman menjelaskan bahwa disparitas, konektivitas serta luas wilayah Indonesia menjadi alasan pentingnya memadukan fungsi tol darat dan laut.
“Persoalan tersebut menjadi dasar, dan telah diupayakan solusinya oleh pemerintah dan legislatif (DPR). Karenanya buku ini berfokus pada upaya pemerintah mewujudkan kerjasama swasta memadukan keduanya, tol darat dan laut,” ujarnya pada Bedah Buku bertajuk “Memadu Tol Darat dan Laut Menggugah Keadilan Distributif dan Komutatif” yang digelar di Cafe Paradigma di Jakarta, Jumat (12/42019).
Hadir pada bedah buku tersebut, Akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Raja Oloan Saut Gurnin, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman, Direktur Usaha PT PELNI Harry Budiarto serta Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).
Buku ini menjelaskan kebijakan yang berjalan di sektor maritim dalam empat tahun terakhir, termasuk sektor anggaran serta posisi bargaining pemerintah dengan legislatif. “Karya tulis ini mengalir dari ‘hulu’ yakni menyoti infrastruktur dasar dan transportasi sebagai public goods untuk public service,” tutur dia.
Salah satu perwujudan tol laut telah diimplementasikan melalui Program Kontainer Masuk Desa. Program ini ditandai dengan pengiriman perdana 3 (tiga) ton beras yang diangkut kapal Tol Laut KM. Logistik Nusantara II dengan tujuan desa-desa di kecamatan Essang Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara dari Surabaya, Jawa Timur.
Selain diharapkan mampu menurunkan disparitas harga, program kontainer masuk desa diharapkan juga dapat memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok dan penting di wilayah desa yang selama ini belum maksimal.
Direktur Usaha Angkutan Kargo dan Tol Laut PT PELNI, Harry Budiarto mengatakan, angkutan tol laut yang selama ini berjalan cukup menggugah, karena mampu mengurangi disparitas harga secara langsung.
“Kami sangat merasakan bahwa manfaatnya begitu besar mengurangi disparitas harga. Sebab selama ini harga yang diterima masyarakat kepulauan itu adalah harga dari kota-kota besar atau tidak Direct, sekarang justru bisa langsung,” ungkap Harry.
Dia berharap program tol bisa berjalan tanpa mengurangi anggaran yang disediakan pemerintah. “Untuk kendala-kendala pada akhirnya bisa berjalan dengan sendirinya. Misalnya selama ini kita yang angkut dan mendistribusikannya juga masih lewat PT PELNI. Sekarang sudah ada regulasi baik itu dari Kemendag maupun Dinas Perdagangan setempat,” urainya.
Dia menambahkan, saat ini kontainer juga sudah diizinkan masuk ke daerah kepulauan sehingga bisa lebih memudahkan.
Pembicara lainnya Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lukman mengatakan, tol laut tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan jalur angkutan darat. Apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun jalur tol bisa dimanfaatkan namun belum begitu maksimal.
“Kita berharap ada kluster-kluster yang dilalui di sepanjang jalan termasuk jalan tol. Sehingga muatan kendaraan yang kewat tidak harus kendaraan besar, tapi ada kendaraan pengumpul yang mendistribusikan lewat pergudangan,” ucapnya.
Pemerintah kata dia, harus berperan tapi sebagai fasilitator. Penggeraknya pada akhirnya bisa dilakukan lewat sektor swasta.
Akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Saut Gurning, menyambut baik buku mengenai tol laut. Selama ini tol laut sudah banyak menunjukan peranannya dalam menurukan disparitas harga namun masih perlu dioptimalkan lagi.
“Sedangkan kondisinya sebenarnya tidak selalu kelihatan. Padahal keberadaannya sangat berperan mengurangi disparitas harga secara langsung,” pungkasnya. (***)
