Sejak beroperasi pada 2019, kinerja Pelabuhan Kuala Tanjung yang dikelola anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 terus meningkat dengan semakin banyaknya kunjungan kapal serta aktivitas bongkar muat petikemas, curah cair, dan general cargo.
Sampai dengan September 2020, Pelabuhan Kuala Tanjung melakukan bongkar muat peti kemas sebanyak 34.857 box, tumbuh 52,41 persen dari realisasi tahun 2019 yang sebesar 22.870 box.
Dalam satuan TEUs, realisasi bongkar muat peti kemas sampai dengan September 2020 sebesar 36.775 TEUs, naik 53,63 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar 23.937 TEUs.
Kenaikan throughput ini diikuti juga dengan kenaikan bongkar realisasi bongkar muat curah cair sampai dengan September 2020 mencapai 252.597 ton, tumbuh lebih dari dua kali lipat dari realisasi tahun 2019 yang sebesar 102.200 ton.
Realisasi bongkar muat general cargo sampai dengan September 2020 sebesar 54.879 ton, tumbuh signifikan dari pencapaian tahun 2019 yang mencapai 16.970 ton.
“Pelabuhan Kuala Tanjung mencatat tren pertumbuhan yang positif yang menandakan respon baik dan positif dari pasar. Pelindo 1 didukung dan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, operasional terintegrasi dengan KEK Sei Mangkei yang dikelola PTPN 3 melalui anak perusahaannya. Peningkatan konektivitas antara pelabuhan, kereta api, dan jalan tol akan menjadi motor untuk penguat kemajuan operasional Pelabuhan Kuala Tanjung. Pelindo 1 siap menerima investor untuk bekerjasama dan mendukung kegiatan investasi di Sumatera, khususnya Kuala Tanjung. Saat ini, kami terus melakukan koordinasi dan penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan Kuala Tanjung,” jelas Direktur Utama Pelindo 1, Dani Rusli Utama saat menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) ke Kuala Tanjung Port & Industrial Estate dan Belawan pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2020.
Kunjungan kerja Kemenkomarves ini dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi kemenkomarves Ayodhia G.L. Kalake, Penasehat Kemenkomarves Bidang Pertahanan dan Keamanan Marsetio, Staf Ahli Bidang Konektivitas Sahat Panggabean, serta tim delegasi Kemenkomarves yang didampingi Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama, Komisaris Pelindo 1 Ahmad Perwira Mulia Tarigan, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Prasetyo, Direktur Operasional dan Komersial Ridwan Sani Siregar, dan Direktur SDM dan Umum Henry Naldi.
Dani Rusli Utama memaparkan bahwa pada tahap I rencana pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung akan dikembangkan selama tiga tahun (2020 – 2022) sesuai dengan Penetapan Lokasi (Penlok) yang diperoleh Pelindo 1 dari pemerintah kabupaten Batu Bara seluas 1.128 hektar.
“Untuk itulah, kami mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari percepatan pengadaan tanah, aspek pendanaan, maupun perizinan kawasan industri di Kuala Tanjung,” terang Dani Rusli Utama.
Pelindo 1 mengharapkan dukungan untuk pengembangan Kuala Tanjung Industrial Estate, antara lain: kemudahan memperoleh izin bagi investor untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnisnya; kemudahan pengelolaan pasokan energi, air, telekomunikasi dan limbah; ketersediaan dan kualitas prasarana transportasi; dan kebijakan tarif kompetitif dalam penyediaan listrik dan gas bagi tenant. Di samping itu, diperlukan pula kebijakan investasi pembangunan kilang minyak di Kuala Tanjung Industrial Estate.
“Kemenkomarves mendukung percepatan pengembangan Kuala Tanjung yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga akan dijadikan hub internasional. Potensi Kuala Tanjung sangat besar yang bisa dilihat dari kemajuan angka trafiknya, sudah banyak kapal yang memanfaatkan operasional Pelabuhan Kuala Tanjung. Kemenkomarves membantu akselerasi pengembangannya dan melakukan mapping hambatan yang dihadapi untuk dapat membantu mencarikan jalan keluarnya. Kemajuan proyek ini juga tergantung dari konektivitas, akses jalan dan kereta api yang harus mendukungnya. Apabila semua infrastrukturnya selesai maka operasional Kuala Tanjung juga akan optimal,” jelas Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves, Ayodhia G.L. Kalake. (rat/ow/**)
