Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen dalam menangani kendaraan dengan muatan berlebih (over loading) dan dimensi berlebih (over dimension) guna mendukung keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan.
Hal ini disampaikan Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Korlantas Polri yang diselenggarakan di Gedung Utama Korlantas Polri, Jakarta pada Rabu (4/6).
Dia menegaskan percepatan proses menuju Zero Over Dimension & Over Loading perlu dilakukan untuk mencegah dan menghentikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut.
“Ini merupakan rakor lanjutan dalam rangka merencanakan bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan dalam waktu yang secepatnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kendaraan seperti itu menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik risiko kecelakaan, kemacetan, kerusakan jalan hingga menyebabkan penggunaan BBM yang sangat besar,” katanya.
Yani menjelaskan Ditjen Hubdat akan melakukan sejumlah langkah strategis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses menuju berlalu lintas yang bebas angkutan lebih muatan dan lebih dimensi.
“Pemerintah berkomitmen akan membuat langkah-langkah strategis yang diawali dengan sosialisasi, selanjutnya pelaksanaan tahap peringatan, tahap penindakan, perbaikan fasilitas penimbangan, hingga integrasi data dokumen kelengkapan kendaraan barang secara elektronik. Ini langkah kolaboratif dan sinergis yang sangat bagus untuk diterapkan,” paparnya.
Dirinya mengatakan tahap sosialisasi sudah mulai berjalan sejak 1 Juni 2025 secara serentak di Indonesia, dengan menggandeng Korlantas Polri dan seluruh stakeholder terkait. Sosialisasi ini direncanakan akan berlangsung selama satu bulan. Langkah ini menargetkan pelaku industri dan pelaku jasa pengangkutan yang paling berpotensi melakukan pelanggaran.
Tahap sosialisasi diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada para pemilik barang dan pemilik kendaraan akan dampak yang ditimbulkan serta menumbuhkan kesadaran untuk tidak mengoperasikan kendaraan yang lebih dimensi dan muatan.
“Sosialisasi ditargetkan kepada pelaku industri atau pemilik barang dan pelaku jasa pengangkutan atau pemilik kendaraan sebagai pihak terdepan dalam pendistribusian logistik barang sesuai dengan data sebaran komoditas yang paling sering berpotensi melanggar,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yani menyebut terkait sosialisasi hingga penindakan kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi, Ditjen Hubdat menargetkan untuk dilakukan di tiga lokasi utama.
“Pelaksanaan sosialisasi, peringatan, sampai dengan penindakan difokuskan pada tiga cluster utama, di antaranya pelabuhan penyeberangan, jalan tol, dan kawasan industri, khususnya pilot project pada wilayah Banten, DKJ, dan Jawa Barat,” ucapnya.
Pihaknya menuturkan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lalu lintas yang bebas dari kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi demi keselamatan bersama.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Korlantas Polri yang sudah memulai dengan tahap sosialisasi dengan mengerahkan seluruh jajaran. Pada kesempatan ini kami juga memohon dukungan maksimal dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program Bebas Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan karena ini kepentingan bersama, sehingga kecelakaan yang menyebabkan korban tidak terulang lagi,” kata Yani. (***)
