Pemerintah Kaji Perubahan Skema Logistik

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Ridwan Djamaludin mengatakan, untuk menekan mahalnya biaya logistik di pelabuhan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema logistik dari pelabuhan hingga dry port. Perubahan diperlukan agar efisiensi biaya maupun waktu bisa tercapai.
“Saat ini kami sedang mengkaji dua upaya menekan biaya logistik dan efisiensi waktu. Pertama, proses clearance berlangsung di dry port. Jadi nanti tidak ada lagi proses clearance di pelabuhan, seperti yang berlangsung selama ini,” katanya.
Clearance merupakan proses administrasi pengurusan ekspor impor barang yang ditangani kantor bea dan cukai. “Pelabuhan itu hanya buat naik turun barang aja, sementara proses karantina bea cukai semua ada di dry port, jadi tidak lama berada di pelabuhan,” ujar Ridwan.
Kedua, pemerintah akan mendorong agar semua barang yang masuk ke pelabuhan menggunakan kereta api sebagai moda transportasi ke dry port. Dengan memakai moda berbasis rel, besarnya biaya logistik truk akibat macet tidak akan terjadi lagi.
Jika kedua upaya tersebut dijalankan, Ridwan memperkirakan bisa menurunkan ongkos logistik hingga 30%. Untuk itu, pemerintah akan menyelesaikan kajian tersebut secepatnya agar bisa diterapkan tahun ini. “Kajian ini sudah lama soalnya, jadi kita targetkan tahun ini bisa selesai dan diterapkan,” ugkapnya.
Terpisah, Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Agus Komarudin mengatakan, pihaknya telah siap jika pemerintah menetapkan kereta api menjadi moda transportasi logistik dari pelabuhan ke dry port. Saat ini KAI baru membuka dua perjalanan per hari dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan kapasitas angkut 60 theus dalam satu rangkaian. “Nanti kami bisa siapkan enam perjalanan dengan kapasitas angkut per rangkaian 30 gerbong atau sekitar 60 theus. Jadi satu hari mengangkut 360 theus,” jelas Agus.
Seperti diketahui bahwa, tahun lalu (2016) pemerintah telah meresmikan penggunaan rel kereta api ke pelabuhan Tanjung Priok (JICT).  Tetapi, sewaktu Menko Maritim Luhut Panjitan berkunjung ke pelabuhan Priok, dan salah satunya melihat lintasan jalur rel kereta api hingga di JICT, Luhut kemudian meminta Dirut PT Pelindo II Elvyn G. Masassya untuk mengkaji ulang mengenai jalur rel hingga ke JICT itu dengan melibatkan BPPT. (***)