Sebanyak 30 orang Pandu profesional telah disiapkan untuk melakukan pemanduan di Selat Malaka, pasca diresmikannya pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka-Selat Singapura oleh Menhub Budi Karya Sumadi pada April 2017 lalu. Pelayanan jasa pandu ini dibuka setelah Indonesia mendapatkan hak pengelolaan pemanduan kapal di Selat Malaka, selain Singapura dan Malaysia.
“Potensi ekonomi dari jasa pandu di Selat Malaka ini per tahun bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Cuma disini itu tidak wajib pandu, jadi kita mesti mampu memasarkan dan meyakinkan terhadap shipping internasional untuk bersedia menggunakan jasa pandu kita,” kata Presiden Indonesian Maritime Pilots Association/Asosiasi Pandu Indonesia (INAMPA), Pasoroan Herman Harianja dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (11/7).
Herman mengungkapkan, tentang pentingnya pemanduan kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura untuk menciptakan keselamatan pelayaran, disamping menjaga kedaulatan negara, nilai ekonomis, budaya diplomasi, pertahanan, dan sebagainya yang dapat diciptakan melalui kegiatan pemanduan itu.
Profesionalisme pandu Indonesia tersebut, mendapat apresiasi positif dari Ketua Asosiasi Pandu Korea Selatan, Capt. Na Jong Pal yang sekaligus Vice President International Maritime Pilots Association (IMPA).
“Kami tidak lagi merugukan profesionalisme pandu Indonesia. Kami sudah lihat kinerja mereka (pandu-red) di pelabuhan Tanjung Priok, sangat profesional,” katanya didampingi Capt. Yeong Sig yang akrab dipanggil Choi, Vice Chairman IMPA.
Kehadiran kedua tokoh pandu asal Korea Selatan itu ke Indonesia, selain bertemu President INAMPA Pasoroan Herman Harianja dan pengurus, juga menemui Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono, dan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan di Kantor Kemenhub, untuk melaporkan sekaligus meminta kehadiran Menhub Budi Karya Sumadi, pada acara The 1st Asia Pasific Maritime Pilots Forum yang diselenggarakannya pada tanggal 28-30 Agustus 2017, di Bali.
Sebelumnya pengurus INAMPA juga sudah menemui Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan untuk memintanya sebagai keynote speaker di kegiatan yang akan digelarnya di Bali itu.
Kata Pasoroan, Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan bersedia hadir untuk membuka kegiatan tersebut. “Pak Menko Maritim (Luhut Binsar Panjaitan-red) menyatakan siap hadir,” ujarnya.
Kepada wartawan, Herman pun bercerita, bahwa saat bertemu dengan Dirjen Laut Tonny Budiono, ketua umum Inampa yang juga didampingi pengurus antara lain Agus Suryanto (kepala bidang kesejahteraan), Bambang (ketua departemen komersial), dan Budian Sastro (dari PMS) menyatakan Inampa merupakan wadah profesional dengan peran utama sebagai pelaksana tugas mulia keselamatan maritim (maritme safety), maritime environmental protection, maritime security dan maritime sustainability di seluruh wilayah perairan Indonesia untuk mendukung program pemerintah khususnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritm Dunia.
“Selain itu juga mendukung program tol laut sebagai bagian dari amanat Nawacita,” ujar Herman.
Presiden Inampa ini juga menyatakan, Inampa saat ini telah resmi menjadi anggota International Maritime Pilots Association (IMPA) yang berpusat di London, yang merupakan mitra strategis dari International Maritie Organization (IMO), beranggotakan lebih dari 160 negara di dunia.
Menurut Herman, pengakuan dan menjadi anggota IMPA memberikan banyak manfaat bagi kemajuan maritim Indonesia. “Yang paling penting lagi keberadaan pandu Indonesia setara dengan world class maritime pilots. Ini juga telah terbukti dengan kemampuan personil pandu Indonesia melayani pemanduan kapal-kapal besar yang melintas di Selat Malaka,” ungkapnya.
Pandu di Selat Malaka
Herman menambahkan bahwa pemanduan di Selat Malaka itu, pemerintah telah menugaskan PT Pelindo I sebagai pengelolanya. “Jalur Selat Malaka-Selat Singapura, dengan panjang 550 mil laut, merupakan kawasan terpenting jalur laut di Kawasan Asia Tenggara,” ucapnya.
Sekarang, jelas Herman, Indonesia telah mengelola jasa pemanduan kapal yang berlayar di Selat Malaka. “Pengelolaannya diserahkan PT Pelabuhan Indonesia I. Dengan demikian, pemerintah mendapatkan tambahan pemasukan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tuturnya.
“Sudah ada sekitar 30 tenaga pandu profesional dari total pandu sejumlah 1200 orang yang siap melaksanakan tugas pemanduan disana (selat Malaka-red),” jelas Herman.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Tonny Budiono menyebutkan, sekitar 70 sampai dengan 80 ribu kapal per tahun baik itu kapal kargo maupun kapal tanker berlayar melintasi selat Malaka dan selat Singapura. “Sehingga perlu jasa pemanduan di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura,” kata Tonny.
Pengelolaan pemanduan tersebut sudah dibahas Indonesia, Malaysia dan Singapura, dalam forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG). Selain itu, sesuai UU nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran/wilayah perairan Indonesia, ada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
Untuk regulasi jasa pemanduan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sudah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomer. HK.103/2/4/DJPL-17.
Didalamnya mengatur sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada perairan pandu luar biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura. (***)
