Dirut Pelindo II Elvyn G. Masassya menyatakan bahwa PT Pelabuhan Indonesia II telah mengoperasikan fasilitas pusat konsolidasi barang impor dan ekspor (container freight station/CFS) di Pelabuhan Tanjung Priok sejak awal Juli 2017.
Hal itu diungkapkan Elvyn saat memberikan sambutan pada acara halal bihalal IPC/Pelindo II bersama insan kepelabuhanan, di halaman kantor BUMN itu.
Selain itu, Elvyn mengatakan dalam waktu dekat pihaknya juga akan menyiapkan fasilitas pusat logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, serta IPC juga akan melisting keberadaanya di bursa saham/IPO.
“Semua itu kita tempuh demi kemajuan perusahaan ini. Kita akan terus lakukan berbagai perbaikan,” kata Elvyn.
Hadir pada halal bi halal, antara lain Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputera dan Kepala Syahbandar Tanjung Priok Marwansyah, unsur pengusaha dari perwakilan asosiasi pelaku usaha antara lain Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), dan Kadin Jakarta Utara.
Jajaki Kerjasama Pelindo II
Sementara itu Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Bongkar Muat Indonesia (LSP-BMI) Sodik Harjono menyatakan akan menjajaki program kemitraan dalam pelatihan sumber daya manusia di bidang bongkar muat dengan IPC University-Lembaga Pendidikan PT Pelindo II.
“Sampai saat ini masih dilakukan penjajakan dan proses pematangan seperti apa nantinya pola kerjasamanya.Namun kami sudah pernah bertemu dengan manajemen Pelindo II maupun IPC University berkaitan dengan program diklat ini,” ujarnya.
Dia mengatakan pada tahap awal program kerja sama itu akan diagendakan melakukan sertifikasi profesi terhadap seluruh pekerja bongkar muat di perusahaan bongkar muat (PBM) ataupun buruh pelabuhan/tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang ada di wilayah kerja Pelindo II.
“Saat ini baru direncanakan dengan Pelindo II tetapi kedepannya akan kita coba juga dengan Pelindo yang lainnya yakni Pelindo I, III dan IV,” paparnya.
Sodik mengatakan pelaku usaha logistik termasuk Pelindo selaku BUMN mesti memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong terwujudnya standar profesi atau kompetensi SDM Bongkar Muat di Pelabuhan.
Kompetensi SDM bongkar muat, kata dia, dibutuhkan untuk merealisasikan program pemerintah dalam menurunkan biaya logistik nasional.
“Jika SDM nya sudah memili kompetensi yang lebih baik maka kinerja pelabuhan tentunya bisa lebih efisien dan efektif serta berdaya saing global,” tuturnya.
Sodik mengatakan BUMN ataupun swasta nasional di bidang logistik tidak perlu khawatir menjalin kemitraan dengan LSP-BMI, karena lembaga tersebut sudah mengantongi izin resmi dari Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) dan berbadan hukum resmi yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM.
“Kami juga memiliki tenaga pengajar dan penguji yang profesional di bidang logistik dan bongkar muat,” ujarnya. (bi/**)
