Para pelayaran asing mengaku belum mengetahui adanya rencana pemanggilan pihaknya oleh Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok terkait implementasi DO Online di pelabuhan Priok.
“Kami belum tahu kalau OP mau panggil pelayaran asing yang berkegiatan di pelabuhan Priok soal DO Online. Karena mengenai DO Online, sebenarnya sudah tidak ada masalah, selama ini antara kami dengan terminal dan pihak terkait lain baik-baik saja,” kata Dhany Novianto dari pelayaran MSC, diamini Martharia Sarumpaet (CMA CGM), dan Hendra Kusuma (Cosco Shipping Line), kepada Ocean Week di Jakarta, Selasa (2/10).
Beberapa waktu lalu, Kepala OP Tanjung Priok Capt. Hermanta kepada Ocean Week menyatakan akan memanggil sekitar 15 pelayaran asing yang beraktifitas di pelabuhan Priok untuk mendiskusikan soal DO Online dan Inaportnet. “Kami rencana akan panggil mereka (pelayaran asing-red) untuk keberlangsungan sistem itu,” katanya.
Menurut Dhany, mengenai Dokumen, sebenarnya sudah dikirimkan 2 atau 3 hari sebelum kapal toba, sehingga klien (kuasa yang ditunjuk mengurus dokumen) memiliki waktu untuk mengurus Dokumen. “Tidak ada alasan sebenarnya untuk mengatakan ada keterlambatan di pelayaran, atau pelayaran memperlambat itu,” kata Dhany yang lagi-lagi dibenarkan oleh banyak pelayaran asing yang kemarin berdiskusi soal ini di Kantor DPP INSA Tanah Abang III, Jakpus.
Terkait Permenhub No 120 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan, INSA dan anggotanya dari perusahaan pelayaran asing menyambut baik adanya aturan tersebut.
PM tersebut menjadi payung hukum yang jelas terhadap proses transfer data secara elektronik yang selama ini sudah berjalan, antara perusahaan pelayaran aing dengan terminal petikemas selaku mitra usaha dalam kegiatan bongkar muat.
“Sayangnya dalam pelaksanaan, sistem itu masih ada diantara beberapa pelayaran asing yang belum bisa menerapkannya, karena mereka sudah memiliki sistem sendiri yang dapat langsung dengan terminal operator, maupun kliennya,” kata Budhi Halim, Sekum DPP INSA.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum I DPP INSA Witono Soeprapto mengatakan transfer data secara elektronik menggunakan pedoman secara universal digunakan di seluruh dunia, seperti Codeco, Coari, Coparn dan Coreor.
Implementasi penerapan D/O Online dapat bervariasi antara perusahaan pelayaran asing satu dengan yang lainnya, dikarenakan perbedaan sistem yang digunakan dan juga bentuk kerjasama dengan terminal petikemas.
“Akan tetapi, pedoman transfer datanya tetap menggunakan kaidah secara universal,” ucap Witono.
Witono menambahkan, implementasi D/O online tidak menggugurkan kewajiban pengguna jasa (importir) terhadap perjanjian bisnis antara importir dengan perusahaan pelayaran asing, seperti halnya pengembalian original bill of lading, pembayaran freight dan local charges, ataupun persyaratan umum lainnya.
Implementasi D/O online juga harus didukung oleh kesiapan terminal petikemas, dan bukan hanya kewajiban semata dari perusahaan pelayaran asing.
“INSA sangat mendorong terciptanya iklim persaingan bisnis yang sehat, dimana perusahaan pelayaran asing dituntut untuk menawarkan solusi bisnis secara elektronik yang paling mudah bagi importir, sehingga tercipta efisiensi dalam proses,” katanya. (***)
