Pemerintah tengah mempersiapkan segala keperluan terkait pembangunan pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat sebagai pengganti Cilamaya di Karawang.
Untuk saat ini, mengatakan pemerintah tengah.
“Seperti tahap Rencana Induk Penelitian (RIP), Feasibillity Study (FS), pengadaan lahan, investasi dan sebagainya. Itu beberapa sudah ada yang selesai, nanti hingga tahun 2017,” ungkap Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dalam acara diskusi Pelabuhan Patimban di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).
Menurut Sekjen, pembangunan konstruksi tahap pertama akan dimulai tahun 2018 mendatang.
Tetapi, tambah Sugihardjo, jika semua persiapan pembangunan Pelabuhan Patimban selesai pada tahun 2017, maka tahap pengerjaan konstruksi bisa dilakukan pada tahun itu juga.
Pengerjaan proyek Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional, dibangun dalam tiga tahap pembangunan, tahapan konstruksi dimulai pada bulan Januari 2018, soft opening pada bulan Juli 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027.
Sekjen juga mengungkapkan bahwa dikembangkannya Patimban karena kondisi Tanjung Priok yang sudah sangat padat, juga karena 80% produk elektronik berada di sekitar Patimban. “Sekarang ekspor lewat Tanjung Priok macet,” ujar Sugihardjo.
Lagi pula, tambah Sekjen, pengembangan Patimban jangan dijadikan sebagai competitor Tanjung Priok, tapi sebagai penyangga, sehingga bukan saling melemahkan.
Alternatif
Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono juga menyatakan bahwa Pelabuhan Patimban perlu disiapkan karena untuk menyangga pelabuhan Priok yang kedepan sudah terlalu padat dan mampu lagi menampung arus barang yang meningkat. “Patimban dibangun sebagai pelabuhan untuk melengkapi New Priok,” kata Dirjen Laut Tonny.
Sementara itu Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Mauritz H.M. Sibarani menyatakan Pelabuhan Patimban dinilai sebagai alternatif terbaik setelah rencana pembangunan pelabuhan di kawasan Cilamaya, Jawa Barat dibatalkan. Pelabuhan tersebut nantinya akan dijadikan pelabuhan utama di wilayah Pantai Utara Jawa Barat, dan akan disulap menjadi pelabuhan ekspor-impor seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
“Kami masih menunggu penyelesaian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang ditargetkan selesai awal 2017. Kan izin Amdal ini kita susun bersama pihak Japan International Cooperation Agency (JICA),” ucapnya di Jakarta, Kamis (24/11).
Untuk membangun pelabuhan ini, pemerintah akan mengambil pinjaman dari Pemerintah Jepang senilai USD1,7 miliar yang rencananya akan dicairkan medio Maret atau April 2017.
Mauritz juga mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keluarnya perizinan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dari Pemprov Jawa Barat.
Di tempat sama, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, menyatakan menyambut baik rencana dibangunnya Patimban sebagai pelabuhan alternative. “Dengan semakin banyak pelabuhan, pengguna jasa dapat mempunyai pilihan, dan akhirnya mereka yang memberikan layanan bagus dengan tariff kompetitif, itulah yang akan menjadi pilihan,” katanya. (***)