Trayek Tol Laut melalui Pelabuhan Patimban dicoret. Hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan dengan mengundang kementerian/lembaga dan stakeholder terkait, maka diputuskan pelabuhan Patimban di hapuskan dari trayek tol laut.
Tadinya, mulai tahun 2022, Patimban masuk dalam trayek tol laut rute Tanjung Priok – Patimban – Kijang – Letung – Tarempa – Pulau Laut – Selat Lampa – Subi – Serasan – Midai – Kijang – Patimban – Tanjung Priok. Rute ini dilayari menggunakan kapal KM Logistik Nusantara IV berkapasitas muat 115 TEUs.
“Kapal tol laut yang singgah di Pelabuhan Patimban pada waktu itu (2022-2024-red), sebenarnya pelabuhan Patimban dijadikan sebagai pelabuhan singgah, dan konsep nya bukan untuk pelabuhan tujuan barang yang diturunkan. Melainkan untuk pelabuhan asal barang yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengusaha yang berada di sekitar Jawa Barat untuk memperluas pasar pendistribusian serta dapat menjadi alternatif kedua selain pelabuhan pangkal Tanjung Priok. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2023-2024 tidak terdapat muatan berangkat dari pelabuhan Patimban, jadi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan mengundang kementerian/lembaga dan stakeholder terkait maka pelabuhan Patimban dihapuskan dari trayek tol laut,” ujar Capt. Ari Wibowo, Kasubdit Tol Laut Ditjen Hubla, Kemenhub kepada Ocean Week, Sabtu (26/20/2024) melalui WhatsApp nya panjang lebar.
Ari menjelaskan, berdasarkan hasil pra rakor tol laut yang telah dilaksanakan dengan mengundang Pemda, Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait, dimana memang salah satu syarat untuk menjadi pelabuhan singgah tol laut adalah pengusulan dari pemerintah daerah provinsi tingkat I. “Namum sampai saat ini pemerintah daerah Jawa Barat tidak mengusulkan pelabuhan Patimban untuk menjadi pelabuhan singgah, sehingga pelabuhan Patimban belum masuk dalam rencana pelabuhan singgah tol laut tahun anggaran 2025,” ungkapnya lagi.
Menjawab terkait pelabuhan singgah Tol laut yang bisa di lepas dati kegiatan subsidi, Ari Wibowo menyampaikan masih melakukan evaluasi bersama dengan beberapa perusahan angkutan nasional swasta yang eksisting yang terlibat dalam kegiatan tol laut saat ini.
Tol Laut Patimban
Untuk diketahui bahwa tol laut Patimban dimulai pada tahun 2022. Kapal pertama yang masuk ke pelabuhan di Subang Jawa Barat tersebut adalah Kendhaga Nusantara 14, mengakut sebanyak 10 kontainer berisi 200 ton beras dari daerah Provinsi Jawa Barat untuk dibawa ke Malahayati dan Lhoksumawe, Provinsi Aceh.
Pada dasarnya Kementerian Perhubungan melalui program Tol Laut, akan selalu siap membantu dalam pendistribusian logistik utamanya Barang Pokok dan Penting (Bakpokting) ke seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah wilayah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (T3P) dari sisi angkutan barang di laut.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapat tugas untuk tol laut di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Pelni berharap pengusaha di Jawa Barat bisa memanfaatkan kehadiran tol laut di pelabuhan Patimban ini. Sayang, program tol laut yang Patimban gagal. Itu karena, para pengusaha lebih memilih Tanjung Priok sebagai pangkalan pengiriman barangnya.
Waktu itu, pengangkutan muatan perdana dari Pelabuhan Patimban, kapal tol laut KM Logistik Nusantara 4 milik PT Pelni memuat semen dari Patimban sebanyak 5 TEUs untuk diturunkan di Kijang, Kepulauan Riau.
Sudah 39 Trayek
Beberapa waktu lalu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi menyampaikan bahwa program Tol Laut awalnya hanya terdiri 11 trayek, namun kini setelah hampir satu dekade jangkauannya makin luas hingga 39 trayek.
Antoni mengungkapkan, dari data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut, sekarang ada 39 trayek tol laut menyinggahi 115 pelabuhan, lalu trayek perintis sebanyak 107, dan menyinggahi 496 pelabuhan, kemudian trayek rede ada 16 trayek.
Dirjen Hubla Antoni menambahkan bahwa pada tahun 2024 sampai September, angkutan tol laut sudah melayani 24.556 TEUs dan non petikemas sebanyak 851,7 ton.
Di sisi lain, ungkap Antoni, beberapa trayek Tol Laut sudah mulai ada yang menjadi kawasan komersial dan subsidinya dikurangi, misalnya di Kupang dan Maumere. “Subsidi yang berkurang itu bisa diarahkan ke daerah yang masih butuh disinggahi Tol Laut,” ujarnya.
Menurut Antoni, subsidi angkutan Tol Laut diberikan ke daerah yang volume bongkar muat logistiknya masih sedikit. (***)
