Menindaklanjuti penandatanganan Letter of Intent (LoI) Sister Province pada tanggal 21 Oktober, Pemerintah Provinsi Papua kemudian berencana membuka jalur pelayaran dari Jayapura ke Madang, Papua Nugini (PNG).
Semua institusi seperti DInas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perbatasan dan kerja sama luar negeri, Pelindo IV Jayapura, dan Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sudah mendukung akan rencana tersebut.
“Dari hasil pertemuan yang digelar, pada prinsipnya semua instansi terkait mendukung, sehingga ke depan tinggal membahas hal lainnya seperti aturan-aturannya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Reky D. Ambrauw, di Jayapura.
Sekarang, ujar Reky, tinggal dari pihak pengusaha atau dari perusahaan yang berada di Provinsi Madang membuka agen di Jayapura, untuk membantu komunikasi dengan instansi terkait.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, bumi Cenderawasih dan Madang memiliki pelabuhan yang siap melayani ekspor impor seperti kayu maupun barang-barang kebutuhan lainnya.
“Pelabuhan Jayapura sudah memiliki kantor bea cukai dan karantina yang mana sudah melakukan ekspor kayu, demikian juga Pelabuhan Madang, secara teknis, kerja sama perdagangan sudah bisa dilakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Madang Peter Yama mengatakan, bahwa Madang merupakan kota ketiga di PNG yang pelabuhannya bisa melakukan aktivitas ekspor impor, setelah Port Moresby dan Lae. “Kami memiliki komitmen sama seperti bebernur Papua untuk mewujudkan Sister Province,” katanya. (nl/**)
