Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran Rp32,93 triliun untuk menjalankan program pada 2027.
Dari anggaran itu, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp5,15 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp9,82 triliun, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp6,12 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp8,19 triliun, Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda sebesar Rp130,07 miliar, Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp133,51 miliar, dan BPSDM sebesar Rp2,44 triliun
Angka tersebut masih berada di bawah kebutuhan anggaran yang diajukan kementerian untuk menjalankan seluruh rencana kerja tahun depan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menilai keselamatan transportasi menjadi salah satu fokus utama Kementerian Perhubungan dalam menyusun program kerja 2027.
“Berdasarkan penggunaan, pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp32,93 triliun diarahkan pada sepuluh kelompok kegiatan utama dengan alokasi terbesar pada dukungan keselamatan yaitu sebesar Rp10,99 triliun atau 33,38%. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama bagi Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan transportasi nasional,” kata Menhub Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (1/9).
Secara umum, ungkapnya, pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 sebesar Rp32,93 triliun tersebut didistribusikan kepada masing-masing unit Eselon 1 sesuai dengan tugas, fungsi, dan program prioritas yang akan dilaksanakan yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp789,94 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp138,87 miliar,
Menurut Menhub, untuk transportasi darat, perhatian diarahkan antara lain pada pengawasan kendaraan dan pengendalian angkutan barang. Pemerintah juga menyiapkan program yang berkaitan dengan konektivitas serta pelayanan angkutan di wilayah yang belum sepenuhnya terlayani.
Program tersebut mencakup penerapan kebijakan Zero ODOL pada 2027. Selain itu, angkutan perintis dan pembangunan sistem angkutan massal juga menjadi bagian dari agenda sektor darat.
“Ditjen Perhubungan Darat untuk sektor transportasi darat difokuskan pada tiga kelompok utama yaitu keselamatan dan keamanan transportasi darat, prioritas di antaranya untuk kegiatan mendukung pelaksanaan Zero ODOL tahun 2027. Kemudian pelayanan angkutan darat, pemerintah menjaga konektivitas pada wilayah yang membutuhkan pelayanan keperintisan melalui beberapa trayek angkutan perintis, penyeberangan perintis, barang perintis, maupun angkutan kawasan strategis nasional,” ungkap Menhub.
Di sektor laut dan udara, pengawasan operasional menjadi bagian penting dari program keselamatan. Pemeriksaan terhadap sarana transportasi dilakukan untuk memastikan layanan yang digunakan masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku.
Penguatan sistem keselamatan juga dibarengi dengan pengembangan infrastruktur pendukung. Sarana navigasi, fasilitas pelabuhan, bandar udara, hingga pengawasan penerbangan masuk dalam agenda kerja Kemenhub pada 2027.
“Terhadap Ditjen Perhubungan Laut untuk sektor transportasi juga difokuskan pada tiga kelompok prioritas utama yaitu keselamatan dan keamanan pelayaran yang meliputi di antaranya ramp check, peningkatan sarana bantu navigasi dan telekomunikasi pelayaran. Pelayanan angkutan laut, menjaga konektivitas melalui pelayanan angkutan laut di antaranya untuk angkutan laut perintis, angkutan Tol Laut. Selanjutnya untuk infrastruktur konektivitas laut, kegiatan infrastruktur konektivitas di antaranya pembangunan dan pengembangan, peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pelabuhan,” kata Menhub Dudy. (***)
