Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan meminta kepada Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok dan Kepala Syahbandar Utama pelabuhan Tanjung Priok untuk secepatnya menyelesaikan masalah di JICT, agar kinerja pelayanan kapal dan barang kembali normal.
“Dalam seminggu ini sudah selesai, saya minta kepada OP dan Syahbandar Priok menyelesaikan masalah di JICT,” kata Menhub kepada pers, usai melakukan dialog dengan pelaku usaha logisik & forwarder, di Hotel Borobudur Jakarta, dalam rangka HUT ALFI ke-28, Selasa (25/7).
Menurut Budi Karya, sekarang ini kegiatan sandar kapal di pelabuhan Tanjung Priok masih normal. “Masih normal tuh, siapa bilang sekarang ini kapal sulit sandar,” ungkapnya menanggapi adanya rencana mogok kerja pekerja JICT pada tanggal 3-10 Agustus 2017.
Sebelumnya, stakeholders di Priok memperihatinkan adanya rencana mogok kerja tersebut. Ketua Umum DP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum ASDEKI H. Muslan, dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto berharap supaya mogok kerja itu tidak dilakukan, karena dapat merugikan Indonesia.
Apalagi sekarang ini pemerintah Jokowi sedang membangun citra positif di mata dunia internasiona, khususnya pelabuhan Tanjung Priok.
Beberapa pelayaran yang dihubungi, menyatakan berencana memindahkan kegiatannya dari JICT, namun karena di terminal lain di Priok juga penuh, mereka hanya pasrah.
“Dari pada pindah dermaga juga penuh, dan saya lihat di salah satu terminal juga ngantre, ya terpaksa sandar di JICT, meskipun slow down,” kata Amboro Banteng.
Pelayaran mengaku bahwa untuk dapat menyandarkan kapalnya saat ini, sangat sulit. Misalnya di dermaga TSJ sudah penuh, di TPK Koja pun sulit, lalu di NPCT1 penuh juga. Sementara itu terminal 3 yang dikelola Pelindo Priok, kata pelayara masih dalam pembahasan, karena permintaan sandar di terminal ini cukup banyak.
Seperti diketahui bahwa SP JICT berencana mogok kerja, mulai tanggal 3-10 Agustus 2017. Mereka menuntut berbagai hal kepada manajemen terminal yang konon belum dipenuhi.
DPC INSA Jaya juga sudah berkirim surat ke direksi JICT pada tanggal 24 Juli 2017, menanyakan mengenai kepastian kegiatan demo apakah jadi atau tidak. “Sebab itu sangat penting bagi pelayaran karena hal itu akan kami sampaikan kepada prinsiple atau keagenan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi,” ucap Sunarno, pengurus DPC INSA Jaya kepada Ocean Week, Selasa (25/7) di Kantornya.
Saat Ocean Week menghubungi Kepala OP Nyoman Gede Saputera, dijawab bahwa dirinya sedang berada di DPR RI mengikuti rapat Kemenhub dengan dewan, sehingga belum bisa memberi keterangan. (***)
