Macet di luar pelabuhan Tanjung Priok kian hari semakin parah. Depo petikemas di sekitar Cilincing dan Marunda dituding sebagai biang timbulnya kemacetan.
Akibat kemacetan ini, pihak truk mengaku dirugikan ratusan juta rupiah.
Karena itu Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Dharmawan Witanto minta Pemprov DKI Jakarta perlu menertibkan keberadaan areal dan fasilitas depo kontainer empty (kosong) yang tersebar di beberapa wilayah sekitar Marunda maupun Cakung Cilincing Jakarta Utara lantaran menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat alur distribusi logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok.
Untuk diketahui, dalam tiga hari terakhir ini, Ocean Week melihat macet terjadi di sekitar jalan Cilincing, arah ke pelabuhan Marunda, dan arah dari KBN ke Marunda hingga diluar pelabuhan Tanjung Priok.
Dharmawan mengemukakan, saat ini untuk mengembalikan kontainer empty eks impor maupun mengambil kontainer empty untuk keperluan ekspor di depo empty membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan ada yang lebih dari dua hari belum terlayani.
“Selain menyebabkan Sopir trucking kelelahan di jalan yang berpotensi rawan kecelakaan d jalan raya, ritase angkutan (trucking) juga berkurang karena dalam seminggu rata-rata truk hanya bisa operasional dua ritase,” ujar Dharmawan, Jumat (26/6).
Akong (panggilannya) mengaku secara bisnis angkutan trucking merugi akibat berkurangnya ritase angkutan yang disebabkan parahnya kemacetan di depo empty.
Padahal, katanya, Aptrindo sudah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak-pihak terkait termasuk melalui Asdeki selaku asosiasi yang mewadahi sebagian dari para pelaku depo kontainer empty tersebut.
“Mayoritas perusahaan truk anggota kami saat ini mengeluhkan kemacetan parah yang setiap hari terjadi di depo empty tersebut. Karena itu kami meminta Pemprov DKI Jakarta menertibkan dan bisa mencarikan solusi terhadap hal ini demi kelangsungan dunia usaha trucking di Jakarta,” kata Akong.
Aptrindo DKI, tegas Akong, mendesak supaya operasional depo empty kontainer seharusnya memiliki izin Amdal dan Lingkungan (Amdalin) yang diterbitkan instansi tehnis terkait.
“Selain itu perlu kejelasan dan ketegasan siapa (instansi atau kementerian) mana yang menerbitkan izin pendirian depo
empty kontainer dan siapa yang
berhak memberikan punishment-nya. Sehingga tidak semerawut seperti sekarang ini,” ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan, sebelumnya juga sudah pernah dilakukan pertemuan koordinasi antara Aptrindo DKI dan Asdeki DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu Aptrindo menegaskan tiga point yang perlu mendapat perhatian para pengelola depo kontainer.
Pertama, Pengusaha Truk Aptrindo akan bersikap menolak mengambil atau mengembalikan kontainer di depo yang kondisinya padat atau macet.
Kedua, Aptrindo meminta Asdeki untuk menyebar market share kontainer di depo anggotanya sehingga tidak ada lagi salah satu atau beberapa depo saja yang alirannya berlebih atau over flow.
Ketiga, Agar tidak ada lagi pembayaran jasa lift on-lift off (Lo-Lo) yang dititipkan melalui trucking ke depo, tetapi bisa melalui sistem online sehingga bisa dibayarkan langsung oleh perusahaan forwarding maupun pemilik barang (eskportir-importir). Dalam hal ini Asdeki akan mensosialisasikannya ke forwarding atau pemilik barang.
Pihak Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Jakarta merespon positif semua masukan yang disampaikan oleh Aptrindo DKI Jakarta.
Menurut ASDEKI, karakteristik depo ada dua kategori yakni depo multi customer /shipping line dan yang hanya melayani customer/shipping line tertentu saja.
Kendati begitu, ASDEKI mengakui bahwa masih ada beberapa depo sebagai penyumbang masalah kemacetan sehingga Aptrindo mendesak pengelola Depo Kontainer ASDEKI bisa mengurai kemacetan-kemacetan di layanan depo dan mesti ada standar waktu tertentu layanan depo.
Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa khusus pelayanan ekspor di depo perlu di prioritaskan. Pasalnya lamanya layanan pengambilan kontainer ekspor di depo dikarenakan pihak trucking seringkali memilih-milih kontainer. Selain itu dibahas mengenai Standar Operation Prosedur (SOP) Layanan Depo termasuk layanan pencucian kontainer (cleaning) di depo.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengungkapkan, bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan krusial yang perlu diselesaikan antar stakeholder terkait guna mendukung kelancaran arus barang dan logistik dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu untuk menghindari kemacetan di luar pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Berdasarkan inventarisasi Pemkot Jakut terdapat 102 depo dan 95 pool petikemas diluar area pelabuhan untuk menopang aktivitas pelabuhan Tanjung Priok dengan kondisi distribusi market share tidak berimbang (depo over flow) dan mengakibatkan kepadatan lalu lintas pada ruas jalan di lokasi luar pelabuhan. (**)
