Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menunjuk PT Pelabuhan Buana Reja untuk mengelola jasa kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Buana Reja, Pelabuhan Satui, Kalimantan Selatan.
Penunjukan entitas usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM) itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2024, yang menetapkan PT Pelabuhan Buana Reja sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang akan mengelola Terminal Umum Pelabuhan Satui guna mendukung aktivitas logistik dan industri di wilayah tersebut.
Direktur PT Pelabuhan Buana Reja, Donny Indrasworo di Banjarmasin, Minggu, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah.
Penunjukan itu menurutnya merupakan amanah besar yang disambut penuh komitmen.
Pelabuhan Satui memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang logistik pertambangan dan industri di Kalimantan Selatan.
“Kami akan mengoperasikan fasilitas pelabuhan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi mendukung kelancaran dan efisiensi logistik nasional,” ujarnya dikutip dari Antara.
Peresmian perjanjian konsesi dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, serta jajaran manajemen PT Pelabuhan Buana Reja.
Dalam konsesi tersebut, nilai investasi yang dialokasikan mencapai Rp463 miliar, dengan fee konsesi sebesar 5 persen dari pendapatan kotor. Jangka waktu perjanjian konsesi ditetapkan selama 28 tahun.
Sebelumnya, terminal pelabuhan ini digunakan oleh PT Tunas Inti Abadi untuk kepentingan sendiri berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 20 Februari 2017.
Kini, pengelolaan dialihkan kepada PT Pelabuhan Buana Reja sebagai bagian dari optimalisasi aset dan pelayanan publik.
Direktur ABMM Feriwan Sinatra menyatakan langkah ini memperkuat peran PT Pelabuhan Buana Reja dalam mendukung rantai nilai bisnis pertambangan dan logistik nasional.
“Konsesi ini menjadi momentum strategis bagi grup ABMM, khususnya dalam memperluas kontribusi di sektor mining value chain (MVC). Ini adalah peluang dalam menghadapi tantangan masa depan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas logistik,” jelasnya.
Penunjukan ini menjadi salah satu langkah nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan. (***/ant)
