Kementerian Perhubungan akan mengoptimalkan serta memperbaiki tata kelola pembangunan dan pengoperasian pelabuhan di Indonesia. Optimalisasi ini dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan pelabuhan dilihat dari azas manfaat bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dalam Jumpa Pers terkait Tindak Lanjut Pembangunan 33 Pelabuhan yang dinilai mangkrak, di Ruang Press Conference Kementerian Perhubungan, Jumat (27/4).
“Tugas kami adalah bagaimana mengoptimalkan yang kita bangun menjadi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi target-target untuk membangun puluhan pelabuhan tiap tahun tetap jalan terus termasuk didalamnya adalah bagaimana menyelesaikan yang KDP ini. Insya Allah dalam waktu kedepan kita akan optimal semoga semua bisa dimanfaatkan secara maksimal karena memang sudah dibangun (pelabuhan),” jelas Agus.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemenhub berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan dengan melakukan identifikasi serta perencanaan yang lebih rinci.
“Kita sedang mengatur bagaimana proritas, manfaatnya serta ketersediaan anggaran. Yang jelas tahun 2018 ada 10 pelabuhan akan dilanjutkan pembangunannya tahun ini. Sudah ada anggaran untuk menyelesaikan itu. Untuk yang sudah berhenti lama bisa saja nanti diredesign, karena kami ingin dana ini azas manfaatnya ada. Jangan sampai kita teruskan tapi tidak bermanfaat,” terang Agus.
Senada dengan Agus, Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju Satrio Utomo juga mengatakan pembangunan pelabuhan tetap dijalankan namun fungsi pelabuhan tersebut harus tetap optimal.
“Yang jelas aset-aset ini itu harus dapat dimanfaatkan secara optimal seandainya pun tidak dilanjutkan sebagai pelabuhan tapi tetap aset ini akan dialih fungsikan untuk hal yang bermanfaat mungkin bekerjasama dengan daerah atau pihak-pihak lain,” kata Tommy, panggilan akrab Wahju Satrio Utomo.
Tommy menjelaskan belum selesainya pengerjaan pembangunan pelabuhan karena proyek tersebut dikerjakan dalam beberapa tahap.
“Ada beberapa proyek yang memang karena alasannya keterbatasan anggaran mungkin tahun tertentu tidak dianggarkan kemudian tahun keberapa dianggarkan kembali, ya memang agak- terputus-putus (pembangunannya),” ujar Tommy.
Terkait alih fungsi pelabuhan, Tommy menjelaskan Itjen memberikan rekomendasi kepada Menhub untuk melakukan tindakan apakah pembangunan tersebut dilanjutkan atau akan dialih fungsikan untuk hal lain yang juga bermanfaat.
“Yang kami lakukan di Itjen adalah mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar. Kalau memang pelabuhan ini setelah dinilai, dirasakan tidak lagi bisa sesuai dengan tujuan semula. Tentunya aset ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk fungsi yang lain,” terang Tommy.
Hal ini juga dibenarkan oleh Agus yang memberikan contoh alih fungsi pelabuhan dilakukan untuk membuat fungsi pelabuhan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. “Jadi yang alih fungsi contohnya ada beberapa pelabuhan untuk wisata tapi karena perkembangannya tidak bagus nantinya akan kita alihkan untuk pelabuhan penumpang,” tambah Agus.
Dirjen Agus menyebut Kemenhub berkomitmen mewujudkan konektivitas transportasi di seluruh Indonesia. Terkait hal ini Kemenhub akan menggandeng instansi terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung operasional pelabuhan. (***)
