Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, di Provinsi Maluku Utara. Untuk itu maka perlu juga dibangun pelabuhan, pembangkit listrik, dan cold storage, termasuk pelatihan vokasional untuk menciptakan SDM berkualitas dan berkarakter.
Jokowi menegaskan hal itu pada rapat terbatas untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Maluku Utara. Karena Jokowi menghendaki, Provinsi Maluku Utara memiliki produk unggulan sehingga bisa mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. “Bisa dioptimalkan sumber daya sektor kelautan, perikanan maupun industri pengolahannya. Ini didukung juga dengan Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di 2016 sebesar 5,7%,” kata Presiden, di Istana Negara Jakarta.
Jokowi menginginkan, semua provinsi di Indonesia memiliki produk unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi masing-masing wilayah. Dia mencontohkan negara bagian Kalifornia di Amerika Serikat yang mengembangkan destinasi wisata golf yang memiliki 34 padang golf.
Menjawab apa yang diinginkan Presiden Jokowi, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang juga ikut dalam rapat itu mengungkapkan, bahwa beberapa proyek infrastruktur sedang dibangun di daerahnya dari mulai jalan, pelabuhan, hingga bandara.
“Program pembangunan infrastruktur prioritas, seperti pelabuhan, bandara, pembangunan Pelabuhan Sofifi, banyak yang harus disampaikan, termasuk juga soal infrastruktur jalan,” kata Abdul Ghani.
Pembangunan infrastruktur tersebut bisa menunjang Maluku Utara menjadi kota baru yang memadai. “Tapi, kami perlu jalan ke dan dari pelabuhan utama Sofifi. Karena Sofifi sudah dicanangkan presiden menjadi kota baru ketiga di Indonesia. Kami juga butuh pelabuhan utama. Kedua bandara di Halmahera yang sentuh 6 kabupaten kota. Kalau fasilitas itu tidak siap bagaimana bangun Halmahera yang besar. Kita butuh bandara yang perlu dikembangkan,” ungkapnya.
Namun, untuk membangun itu semua, Abdul Ghani merasa tidak cukup dana. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp 2,5 triliun. Terlebih, pembiayaan untuk infrastruktur hanya Rp 200 miliar. Oleh karena itu, Abdul Ghani ingin pemerintah pusat ikut membantu pembangunan infrastruktur di daerahnya itu. “Kalau bisa dibantu Rp 2-Rp 3 triliun sudah bisa jalan,” katanya. (***)
