Dirjen Perhubungan R. Agus H.Purnomo menyampaikan di massa pandemi covid-19 ini, pembangunan pelabuhan baru pada tahun 2021 bakal terhambat, tetapi hal itu tidak berlaku pada program-program yang masuk dalam proyek strategis pemerintah.
“Dibidang kepelabuhan ada refocusing anggaran yang cukup signifikan. Pagu anggaran sebelumnya Rp 3,388 triliun menjadi Rp 2,13 triliun. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan program yang memungkinkan dari single years diubah menjadi multi years. Pekerjaan yang kami bisa kurangi volumenya kami kurangi, pekerjaan yang tidak mendesak kami tunda,” kata Dirjen Agus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis, (4/2/2021).
Menurut Agus Purnomo, untuk program proyek strategis nasional dan poin yang harus mendukung pariwisata tetap menjadi syarat prioritas.
Dalam paparannya, pembangunan Pelabuhan baru yang awalnya direncanakan 5 lokasi menjadi 3 lokasi. Untuk pengembangan/penyelesaian fasilitas Pelabuhan dari 23 lokasi menjadi hanya 15 lokasi.
Pengurangan juga terjadi pada rehabilitasi Pelabuhan, pengembangan Pelabuhan, rehab gedung, pengadaan lahan, pengadaan alat bongkar muat, serta pemeliharaan aset kepelabuhan dan penunjang teknis.
“Tapi untuk pembangunan dan pengembangan Pelabuhan SBSN dan pembangunan Pelabuhan Patimban tidak akan terdampak refocusing,” ungkapnya.
Pemangkasan juga terjadi untuk pembangunan sarana bantu navigasi (Menara suar, rambu suar, pelampung suar) menjadi 32 unit dari 77 unit. Begitu juga pembangunan kapal patroli dari 65 unit menjadi 35 unit di tahun 2021 ini.
“Dari kenavigasian kami ada penghematan hanya program mandatory keselamatan pelayaran, alur penetapan pelayaran kemudian tambahan bahan bakar kapal navigasi dan program mandatori yang kami lakukan pengurangan dari Rp 1,052 triliun menjadi 784 miliar,” jelas Agus Purnomo.
Dirjen juga menyampaikan bahwa target penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Laut sebesar 96,15% di tahun ini dan sudah mencapai 4,69% hingga Februari.
Pada tahun lalu penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan mencapai 95,98%. Adapun pagu anggaran di tahun ini sebesar Rp 8,14 triliun dari Rp 11,35 triliun karena refocusing.
Seperti diketahui bahwa Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 45,6 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 9,6 triliun atau hampir 30 persen dari anggaran belanja 2020 yang sekitar Rp 32,7 triliun.
“Di 2021 kami diberikan anggaran Rp 45,6 triliun. Jumlah besar sekali, dan ini memang lebih banyak untuk modal infrastruktur 51 persen,” kata Menhub Budi Karya Sumadi. (***)
