Mengawali kegiatan Tahun Anggaran 2024, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelaksanaan program tol laut guna mendorong konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
Upaya tersebut diawali dengan pelepasan pelayaran perdana kapal angkutan tol laut, yakni KM. Logistik Nusantara 3 (Lognus) yang dioperatori PT. Pelni bertempat di Dermaga BJTI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada hari Selasa (16/1)
Pelepasan perdana Kapal Tol Laut ini dihadiri langsung oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Buyung Lalana dan Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Laut dan Kemaritiman Ir. Andre Mulyana, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Dalam Negeri, M. Arif Agustian dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Capt. Heru Susanto.
Menurut Buyung Lalana, KM. Logistik Nusantara 3 akan melayani Trayek T-6 untuk wilayah Maluku Utara dengan rute pelayaran Tanjung Perak – Jailolo – Tidore – Tanjung Perak.
“Pada pelayaran perdana ini, KM. Logistik Nusantara 3 akan membawa muatan sebanyak 115 TEUs, berupa muatan Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) seperti Beras, minyak goreng, dan gula sebanyak 77 Teus ke Tidore dan sebanyak 38 Teus ke Jailolo,” kata Buyung Lalana.
Menurutnya, dengan dilaksanakannya pelepasan pelayaran perdana kapal tol laut, KM. Logistik Nusantara 3 ini, diharapkan kebutuhan akan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan dapat menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat.
“Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berpesan kepada para Operator pelaksana kegiatan Tol Laut untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab, memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien serta tetap mengutamakan keselamatan,” ujar Buyung.
Selain itu, Buyung juga mengajak semua pihak baik lembaga dan institusi terkait, serta Pemerintah Daerah untuk terus berkolaborasi dalam mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ini.
Lebih jauh Buyung Lalana mengatakan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan “Tol Laut”, dilaksanakan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga.
“Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terus menyelenggarakan kegiatan Tol Laut sejak tahun 2015 dengan tetap melakukan evaluasi agar pelayanan kapal Tol Laut terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Pribadi dalam beberapa kesempatan bahwa program tol laut akan terus dilaksanakan secara konsisten dan lebih baik lagi sebagai bentuk komitmen dan kehadiran Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia terutama wilayah yang masih tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP).
Pada kesempatan yang sama, Perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Indra Maulana menyampaikan ucapan terima kasih dan sangat mengapresiasi kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang secara konsisten terus melaksanakan program tol laut. Kapal Tol Laut selalu ditunggu kedatangannya terutama oleh masyarakat wilayah atau daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP).
“Lebih dari itu, program tol laut yang dilaksanakan saat ini, selain telah mampu menjaga ketersediaan barang, juga berdampak pada penurunan harga yang rata-rata mencapai 11 sampai dengan 12 persen pada wilayah Indonesia Bagian Timur,” kata Indra. (**)
