Kadin Indonesia dan DPP INSA mengapresiasi positif rencana pembangunan pelabuhan Patimban di Subang sebagai pengganti Cilamaya. “Paling tidak dengan dibangunnya Patimban, ada pilihan bagi pengguna jasa, termasuk pelayaran untuk beraktivitas. Karena di Jakarta ada Kalibaru, JICT, Koja, MAL, dan Tanjung Priok,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, dan Asmari Herri, Ketua Komite Tetap bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kadin Indonesia, dihubungi terpisah, kemarin.
Kata Keduanya, nantinya pelayaran juga dapat mengambil pilihan dimana kapal akan bersandar. Tentunya, jika pengelolaan pelabuhan professional, efisien dan efektif, dipastikan pengguna jasa akan menggunakannya.
“Semakin banyak infrastruktur pelabuhan dibangun semakin bagus, dan itu positif,” sela Asmari.
Keduanya juga berharap Patimban segera dibangun. “Kami juga berharap agar pengelola pelabuhan Patimban dilakukan pemerintah melibatkan swasta nasional. Sebab banyak swasta nasional yang mampu dalam pengelolaan pelabuhan,” ungkapnya.
Seperti diketahui bahwa Pemerintah telah menetapkan pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, sebagai pengganti lokasi Pelabuhan Cilamaya di Karawang yang batal digarap. Fase I, pembangunan pelabuhan ini sendiri akan selesai bertahap mulai 2019 dan beroperasi penuh di 2021.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Wismana Adi, mengatakan pemerintah tengah mencari pendanaan sebesar US$ 1,7 miliar atau setara Rp 22,30 triliun (US$ 1 = Rp 13.120) untuk proyek tahap pertama tersebut.
“Ada tahap I yang akan selesai pada 2019, tetapi pemanfaatan fase I setelah pelabuhan jadi, itu di 2021 dari rencana sekarang. Dan US$ 1,7 miliar yang kita perlukan,” kata Wismana.
“Jadi dari pendanaan saja, itu yang dimasukkan dalam blue book (untuk proyek Kerja Sama Pemerintah Swasta) US$ 1,7 miliar untuk pinjaman,” ujarnya.
Wismana menuturkan, pemerintah sendiri masih menghitung berapa porsi pendanaan yang bersumber dari APBN, mengingat ada perubahan nilai investasi Pelabuhan Patimban.
“Yang penting amankan dulu itu (pinjaman), dana pendampingnya itu akan disesuaikan. Kalau dulu sekitar US$ 2,2 miliar dengan dana pendamping US$ 800 juta, yah kira-kira segitu, kalau US$ 1,7 miliar ada penyesuaian,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, jika fase pertama selesai, pelabuhan untuk ekspor impor kawasan industri Jawa Barat ini bakal memiliki daya tampung 3,4 juta TEUs.
“Fase I sudah bisa berfungsi sepenuhnya sekitar 3,4 juta TEUs. Nanti fase II dan III selesai, artinya menambah lagi sekitar 7,5-8 juta TEUs. Yang penting pelabuhan pertamanya dulu (selesai),” ujar Wismana.
Belum Satu Suara
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tampaknya belum satu suara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait dana pinjaman sebesar USD1,7 miliar atau sekitar Rp22,2 triliun (estimasi kurs Rp13.098/USD), untuk pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
Menurut Budi Karya, saat ini pembangunan Pelabuhan Patimban belum sampai tahap penghitungan pinjaman. “Saat ini rencana pembangunan pelabuhan pengganti Pelabuhan Cilamaya itu masih dalam proses studi kelayakan (feasibility study/FS). Jadi, belum sampai pada tahap pinjaman yang menurut Bappenas mencapai USD1,7 miliar dari slot pinjaman yang sebesar USD2,2 miliar,” ungkap Menhub.
Kata Budi, pembicaraan mengenai besaran pinjaman baru akan dilakukan jika rencana tersebut sudah benar-benar konkret. Sementara saat ini, masterplan untuk pembangunannya masih belum disepakati.
Kendati demikian, Budi mengaku tidak mempermasalahkan jika memang proyek tersebut beserta besaran pinjamannya telah masuk dalam Bluebook Bappenas. Rencananya, pinjaman sebesar USD1,7 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan fase pertama.
Mantan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) ini tak menutup kemungkinan akan ada tambahan pinjaman lagi untuk fase berikutnya, jika memang pinjaman USD1,7 miliar tidak cukup.
