Wabah virus Corona yang melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, membuat dunia usaha ‘Kalang Kabut’. Semua menjadi sulit, bahkan tak sedikit perusahaan yang gulung tikar dan mem-PHK banyak karyawannya atau merumahkannya.
Dalam situasi yang sulit ini, pelaku jasa logistic pun juga tidak akan bisa bertahan lama. Apalagi dengan beban biaya overhead yang harus ditanggung tanpa ada pemasukan dana, setidaknya hanya bisa bertahan 1-2 bulan saja bagi perusahaan logistic yang terbatas cadangan dananya.
Belum lagi atau sebentar lagi Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dimana perusahaan harus memberikan THR kepada karyawannya. Hal ini dipastikan akan menjadi semakin berat situasinya.
Wakil Ketua Umum Bidang Supply Chain , Multimoda dan e-Commerce DPP ALFI Trismawan Sanjaya, menyatakan bahwa dengan kondisi dan situasi seperti tersebut, pelaku industry jasa khususnya Logistik dan angkutan barang sangat berharap mendapat kebijakan dari pemerintah dalam bentuk stimulus perpajakan, perbankan, recovery bond / anjak piutang ( Factoring ), subsidi / keringanan biaya pelabuhan dan relaksasi perijinan kegiatan usaha / berusaha selama masa penanggulangan wabah ini.
“DPP ALFI telah menyampaikan surat kepada Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI dengan nomor surat 028/DPP-ALFI/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 serta surat dengan nomor 029/DPP-ALFI/IV/2020 tertanggal 07 April 2020 yang ditujukan kepada Asisten Deputy Bidang Perhubungan Sekretariat Kabinet RI tentang latar belakang atas usulan relaksasi dan stimulus yang diminta untuk pelaku usaha Logistik dan angkutan barang. Dimana telah disampaikan 9 ( Sembilan ) hal utama yang menjadi beban pelaku industry logistic / angkutan barang sehingga perlu dibantu dengan stimulus serta relaksasi kebijakan dari pemerintah,” ungkap Trismawan kepada Ocean Week, Rabu (15/4), di Jakarta.
Selain itu, ujarnya, DPP ALFI juga berperan aktif membantu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan logistic baik mulai dari pengadaan, importasi, dan distribusi alat kesehatan dan sejenisnya dalam rangka kepentingan penanggulangan wabah Covid -19 di seluruh wilayah Indonesia.
Menyikapi dampak dari wabah Covid -19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian dunia, Trismawan Sanjaya juga menyatakan bahwa situasi di awal tahun 2020 kecenderungan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang bergairah, tapi ternyata harus menghadapi kondisi buruk yang tidak terduga sama sekali di awal bulan maret 2020 dimana saat wabah Covid-19 mulai menyebar secara cepat di Indonesia terutama di Jakarta dan wilayah wilayah penopang ibu kota yang merupakan bagian dari Jawa barat dan Banten.
“Sejak wabah Covid -19 yang menyebar hampir diseluruh negara dimana kebijakan Lock down menjadi trending policy yang dilakukan banyak negara telah mengakibatkan berkurangnya volume kegiatan industri akibat kurangnya pasokan bahan baku dari negara produsen yang saat itu menjalankan kebijakan lock down. Begitu juga terhadap barang ekspor produk manufaktur tertahan karena beberapa negara tujuan penerima juga mengalami lock down,” katanya lagi.
Menurut Trismawan, semakin meluasnya wabah covid -19 hingga negara negara maju telah memperburuk kondisi kegiatan perdagangan internasional untuk sektor industri manufaktur yang kemudian berimbas ke industri jasa logistik dan angkutan barang.
“Hanya logistic retail dan barang titipan / e-commerce yang tidak terlalu berdampak berat saat ini,” tuturnya.
Trismawan juga menceritakan bahwa secara umum kegiatan angkutan barang dan logistic untuk penunjang industri manufaktur mengalami penurunan hingga 70% saat ini, dimana pada pertengahan Maret 2020 masih terdampak sekitar 35% saja.
“Jika ini terus berlanjut, industri jasa logistik pasti tak akan bertahan lama,” kata Trismawan. (***)
