Jepang akan Bantu RI Kembangkan Sektor Logistik

Jepang akan membantu pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor logistik. Keinginan itu muncul pada waktu acara pertemuan ke-15 ASEAN-Japan Senior Transport Official Meeting (STOM) Leaders Conference yang berlangsung mulai 3-5 Juli 2017 lalu di Kyoto, Jepang.

“Ada banyak hal yang didapat Indonesia, tentunya akan menguntungkan kedepannya, misalnya rencana pemerintah Jepang yang akan membantu ASEAN khususnya Indonesia dalam pengembangan sektor logistik,” kata Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Dr Cris Kuntadi, yang sekaligus sebagai STOM Leader Indonesia.

Terkait pengembangan transportasi ramah lingkungan atau sustainable transport, Cris menyebut pemerintah Jepang akan menyusun Best Approaches Book for User Friendly Environment, untuk kemudian dilanjutkan dengan survey dan kunjungan tim Jepang ke beberapa Negara ASEAN termasuk Indonesia.

Dijelaskan Cris, dukungan lainnya dari pemerintah Jepang untuk Indonesia diantaranya rencana pengambangan kota mandiri Indonesia dengan menjadikan BSD sebagai kota percontohan dan pembangunan warehouse untuk menampung barang-barang tidak tahan lama seperti ikan, buah, sayuran, dll.

Ditambahkan Cris pada kesempatan mengunjungi beberapa fasilitas infrastruktur di Prefektur Kyoto, diceritakan fasilitas infrastruktur transportasi di Kyoto sudah sangat memadai. Ia berharap ini dapat menjadi contoh pengembangan transportasi di Indonesia.

“Satu hal yang patut dicontoh dari Kyoto adalah pembangunan yang dilakukan di kota tersebut dilakukan secara terpadu antara industri, pariwisata, infrastruktur, dan transportasi untuk menunjang pengembangan perekonomian dan perdagangan,” ungkapnya.

Sama halnya dengan Indonesia yang saat ini tengah mendorong pengembangan infrastruktur dengan skema konsesi dengan perusahaan swasta atau asing, ternyata pemerintah Jepang saat ini telah menerapkan skema konsesi pada pengelolaan fasilitas infrastruktur transportasi seperti yang diterapkan di Bandara Internasional Kansai yang awalnya pengelolaan bandara ini dilakukan oleh pemerintah, namun saat ini diserahkan kepada pihak swasta.

Dengan skema ini, terbukti dapat mengurangi atau menghilangkan subsidi pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan Bandara Internasional Kansai, “ini terbukti keberhasilannya dapat mengurangi beban pemerintah, di Bandara Internasional Kansai tidak terdapat lagi subsidi pemerintah dalam pengembangan dan operasional di bandara, pengelolaannya sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta,” ujar Cris.

Disamping itu, dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, Jepang berjanji akan secara rutin menyelenggarakan pelatihan baik di Jepang maupun di Negara ASEAN dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Jepang. (hum/**)