INSA mengapresiasi permintaan Presiden Jokowi untuk melibatkan swasta nasional dalam mega proyek pelabuhan Patimban di Karawang Jawa Barat.
Bahkan INSA juga menyambut baik rencana dibangunnya pelabuhan Patimban pengganti Cilamaya. “Dengan dibangunnya Patimban bagus saja, karena pelayaran akan memiliki banyak pilihan berkegiatan,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto kepada Ocean Week usai rapat pengurus teras asosiasi ini di kantor INSA Tanah Abang, Jakpus.
Menurut Carmelita, dengan adanya permintaan Presiden Jokowi, sangat bagus, artinya swasta nasional diberi kesempatan juga untuk terlibat. Tinggal bagaimana kesiapan swasta nasional itu sendiri. “INSA sangat setuju. Dan saya yakin swasta nasional mampu untuk itu,” ungkap Meme panggilan akrabnya.
Carmelita menegaskan, dengan adanya Patimban, diharapkan jika terjadi kompetisi diantara para operatornya berlangusng secara sehat. “Khusus pelayaran yang selama ini berkegiatan di pelabuhan Priok juga mempunyai pilihan lain. Ini akan ada kompetisi, tinggal bagaimana para pengelola memberi service terbaiknya. Pelayaran pasti akan masuk kalau layanannya sesuai keinginan pelayaran,” ungkapnya.
Namun sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perhubungan, Carmelita berpendapat, banyaknya pembangunan pelabuhan, apakah sudah menghitung berapa jumlah kargo yang ada.
“Kalau Patimban dibangun, berapa sebenarnya kargo yang tersedia. Apakah nantinya tidak mengurangi volume barang yang selama ini masuk ke Pelabuhan Priok. Sebab jika total kargonya belum cukup akan mubazir,” ucap Meme.
Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat melibatkan pihak swasta nasional. Rencananya pengelolaan pelabuhan tersebut akan diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang (Mitshui atau Astra).
Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, pemerintah belum memutuskan pihak yang akan menjadi rekanan dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan ini. Pastinya, sesuai arahan Presiden Jokowi meminta ada pemain baru yang ikut dalam proyek tersebut.
“Belum diputuskan tapi sudah ada pilihan. Presiden minta partner dari lokal Indonesia harus pemain-pemain baru. Pelindo iya, tapi private sector harus masuk. Sampai ada pemain-pemain baru lagi, supaya ada pemerataan,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Untuk mitra dari Jepang, lanjut Luhut, telah ada beberapa nama yang berpotensi menjadi pengelola pelabuhan ini bersama dengan Pelindo, antara lain Astra dan Mitsubishi. Namun proses ini masih akan bergulir akan belum ada kepastian. “So far ada beberapa tapi yang saya tahu ada Astra, Mitsubishi, ada 4 (perusahaan),” tandas dia.
Sementara itu Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan Presiden Jokowi telah memintanya untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur jumbo di 2017, antara lain, Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
“Pekerjaan rumah dari Pak Jokowi ke saya di 2017, yakni Pelabuhan Patimban, LRT, dan pelabuhan maupun bandara,” ucap Budi Karya.
Saat ini, penyelesaian proyek Pelabuhan Internasional Patimban memasuki tahap koordinasi pembuatan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RT RW), serta pembebasan lahan.
“Kan lagi ngurus tata ruang. Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani, tinggal tunggu Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) keluar. Kalau sudah keluar, tinggal pembebasan tanah,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Menhub juga menambahkan, pemerintah berencana untuk membentuk badan khusus untuk membangun, mengelola, dan mengoperasikan pelabuhan Patimban. Badan ini nantinya akan berada di bawah wewenang Kementerian Perhubungan.
Dalam rapat antar kementerian dan lembaga, ujar Budi, pemerintah memfinalisasi kelembagaan badan pengelola pelabuhan Patimban tersebut. Pemerintah ingin, walaupun kerja sama dengan pihak Jepang dalam membangun Pelabuhan ini bersifat goverment to goverment (G to G) tetapi tetap harus ada badan khusus yang mengelola pelabuhan ini.
“Diharuskan badan itu di bawah Kementerian Perhubungan. Dari kita mungkin Pelindo II atau dari siapa. Sedangkan, yang Jepang belum diputuskan,” ujarnya.
Budi menjelaskan, penunjukan Pelindo II dan pembentukan badan usaha khusus pengoperasian Pelabuhan Patimban ini nantinya akan memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres). Badan tersebut pun akan bersifat ad hoc, di mana apabila proyek telah selesai dan pinjaman telah dilunasi, badan tersebut dapat dibubarkan dan Pelindo II diharapkan mampu untuk mengoperasikannya sendiri.
Budi mengaku, jajarannya tengah mengerjakan Detailed Engineering Design (DED). Biaya pengerjaan DED ini juga berasal dari pihak Jepang dengan nilai Rp 800 miliar. Penyelesaian desain tersebut akan berjalan simultan dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) oleh pemerintah daerah. Budi manargetkan, seluruh kebutuhan tersebut akan selesai pada kuartal III tahun 2017. (***)
