Indonesia National Ship Owners Association (INSA) menyatakan tak sepakat dengan usulan Bupati Kepulauan Morotai Benny Laos yang mengusulkan agar barang yang diangkut menggunakan kapal tol laut tak dibatasi hanya barang kebutuhan pokok saja.
“Masa semua barang, terus anggota saya (INSA) yang teriak-teriak, saat kita di Surabaya mau dapat kerjaan apa?. Memangnya pemerintah akan terus memberikan subsidi terus,” kata Carmelita Hartoto, Ketua Umum INSA saat ditanya Ocean Week, usai webinar Bedah Tol Laut, Senin kemarin.
Meme (panggilan akrabnya) justru membenarkan terhadap apa yang disampaikan Ketua Depalindo Toto Dirgantoro, yakni membuka hub port, sehingga tol laut cuma main di spoke hub biar swasta yang menjalankannya.
Menyinggung mengenai sumber daya manusianya (SDM), Carmelita mengungkapkan, mau nggak mau SDM harus handal, serta paham teknologi. Namun juga harus memiliki attitude baik dan etika yang baik pula.
“Untuk itu INSA juga sudah kerjasama BPSDM Kemenhub,” ujarnya.
Seperti diketahui bahwa saat webinar Bedah buku Tol Laut, Bupati Morotai Benny Laos, menyatakan bahwa selama 3 tahun beroperasi, jasa tol laut hanya bisa digunakan para pemodal besar.
Dia menyorot itu terjadi karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).
Menurut Benny di peraturan itu, hanya mengizinkan barang-barang tertentu, sehingga barang yang dikirim secara kolektif tidak bisa digabungkan. Padahal daerah banyak membutuhkan barang lain.
Adanya pembatasan barang yang diangkut dengan kapal tol laut, dinilai Benny dapat menghambat pembangunan di Morotai.
Akibatnya, tak sedikit barang kebutuhan wilayah tersebut tak terkirim dan akhirnya harus menggunakan moda transport selain kapal tol laut.
“Misalnya mau kirim genset, tidak boleh kirim kabel. Kirim besi, tidak bisa kirim kawat. Sehingga ada satu unit barang yang murah biayanya (karena pakai tol laut), tapi masih banyak item yang harus dibiayai,” ungkapnya.
Maka tak heran, kalau kirim satu petikemas untuk barang-barang itu biayanya hingga Rp 50 juta, dan ini tidak mungkin pemodal kecil bisa melakukannya.
Oleh karena itu bupati Morotai Benny Laos mengusulkan supaya Permendag itu direvisi, agar pengiriman barang ke wilayah 3TP tak terhambat.
“Kalau masalah subsidi dan non subsidi itu bisa diatur, sehingga sistem pembayaran dari pengguna tol laut konsepnya kubikasi/tonase. Bukan full 1 kontainer. Karena dalam kenyataannya, pemodal kecil yang hanya bisa membeli 1-2 kubik, bisa gunakan tol laut,” kata Benny.
Sebelumnya Direktur Lala Hubla Capt. Antoni Arif Priadi menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap program tol laut pada akhir tahun 2020 ini.
“Kami akan evaluasi tol laut pada akhir tahun ini, semuanya,” katanya kepada Ocean Week usai membuka Rakernas GINSI di Jakarta, Jumat lalu.
Pastinya, ujar Antoni, tol laut sudah berhasil menekan biaya logistik hingga 11,6 % di wilayah Indonesia barat, dan 3,5% untuk Indonesia timur.
“Saat ini sudah ada 26 trayek secara nasional, mencakup 70 kabupaten dan 20 propinsi di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Untuk mobilitas penumpang di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil (3T), kata Antoni, bukan hanya mengandalkan tol laut saja, namun Kemenhub juga menyediakan kapal perintis.
“Sudah ada 110 trayek kapal perintis dengan jumlah armada sebanyak 116 kapal, ada 6 trayek kapal ternak, dan 20 kapal rede, beroperasi di 466 pelabuhan singgah. Kapal perintis ini berhasil menghubungkan 171 kabupaten dan kota, di 28 provinsi,” katanya.
Antoni juga menyatakan, dari total 26 trayek, sudah ada wilayah yang bagus yakni Morotai, Sangihe dan Talaud. Paling tidak ketiga daerah itu sudah mampu mengkontribusi muatan balik menggunakan kapal tol laut.
Selama ini yang selalu menjadi keluhan adalah tidak adanya muatan balik.
Dari rute tol laut tersebut, 5 trayek dioperasikan PT Pelni, 2 trayek dioperasikan ASDP, 4 trayek oleh Djakarta Lloyd, dan 7 trayek lainnya dioperasikan perusahaan pelayaran swasta, antara lain Tempuran Emas. (***)
