Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Tengah, hari Kamis (21/6), bertempat di kantor nya, menyelenggarakan syukuran memperingati 70 tahun usia organisasi importir ini.
Peringatan yang diadakan secara sederhana namun penuh khidmat tersebut dihadiri oleh para pengurus GINSI Jateng, serta para anggota maupun mitra kerjanya (TPKS).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua GINSI Jawa Tengah, Andreas BW, menyampaikan jika keberadaan importir memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan industri dalam negeri, khususnya Jawa Tengah, serta menjaga keseimbangan logistik.
“Selama ini importir kerap mendapat stigma negatif sebagai pihak yang dianggap menghilangkan devisa negara. Padahal, sebagian besar aktivitas impor justru berkaitan dengan kebutuhan bahan baku industri nasional. Importir sering disebut penghilang devisa, padahal faktanya kami menjadi penyeimbang logistik dan pemacu industri dalam negeri,” ujar Andreas di sela acara HUT ke-70 GINSI Jateng.
Andreas juga menjelaskan, sekitar 75 persen aktivitas impor yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas merupakan bahan baku industri, bukan barang konsumtif.
“Mayoritas impor itu bahan baku. Jadi bukan sekadar barang konsumsi, tetapi untuk mendukung industri agar tetap berjalan,” katanya.
Selain itu, ungkap Andreas, GINSI juga memiliki peran sebagai penyambung aspirasi para importir kepada berbagai pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan, seperti Pelindo, Bea Cukai, serta instansi terkait lainnya.
Menurut Andreas, komunikasi dan koordinasi yang baik sangat dibutuhkan agar aktivitas logistik dan distribusi barang dapat berjalan lancar.
Andreas pun menilai saat ini tak sedikit importir yang mengalami tekanan berat akibat dolar AS tembus 17 ribu rupiah.
“Kenaikan dolar jelas memberatkan. Ketika kurs tembus Rp17 ribu lebih, banyak importir akhirnya mengurangi volume impor dan memilih wait and see,” jelasnya.
Sedangkan Ketua GINSI Jateng, Budiatmoko mengungkapkan, sejumlah kebijakan impor dari pemerintah saat ini belum sepenuhnya mampu menyerap kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Karena itu, pihaknya berharap ada komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan pelaku usaha agar regulasi yang diterapkan tetap mendukung iklim industri nasional tanpa menghambat rantai pasok bahan baku.
“Kami berharap kebijakan yang dibuat benar-benar mempertimbangkan kebutuhan industri dan kondisi di lapangan,” katanya. (***)
