Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) minta kepada Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membuat regulasi untuk pembayaran penanganan bongkar muat petikemas atau Terminal Handling Charges (THC) dibayarkan langsung oleh importir kepada operator terminal petikemas di Pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor.
“Dengan begitu, pembayaran THC nantinya oleh pemilik barang (importir) tak lagi kepada pelayaran asing atau melalui keagenan kapalnya yang beroperasi di Indonesia, namun langsung dibayarkan kepada operator terminal di pelabuhan di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum GINSI Erwin Taufan, di Jakarta, Rabu.
Menurut Taufan, dengan skema baru itu, maka negara Indonesia mendapatkan manfaat berupa pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan di pelabuhan yang selama ini hilang lantaran dinikmati oleh perusahaan pelayaran asing.
Selain itu, ada kepastian biaya bagi pemilik barang karena tidak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dolar.
“Karenanya, perlu penegasan regulasinya di dalam negeri seperti melalui keputusan menteri perhubungan agar THC bisa langsung dibayar kan oleh pemilik barang kepada operator terminal petikemas di Indonesia,” katanya.
Taufan mengatakan bahwa selama ini importir membayarkan THC kepada pelayaran asing melalui agennya tanpa PPN 11%, namun kemudian pihak agen pelayaran itu membayarkan CHC (container handling charges) kepada operator terminal petikemas juga tanpa PPN 11%.
“Selama ini dalam aktifitas impor menggunakan metode CIF/CNF, pemilik barang/importir diharuskan membayar THC di agen pelayaran asing, padahal layanan tersebut dikerjakan oleh terminal petikemas,” ungkap Taufan.
Untuk diketahui bahwa biaya THC ukuran 20 ft US$ 95/box dan 40 ft US$ 142,5/box. Namun agen pelayaran asing hanya membayar CHC ke operator terminal petikemas untuk 20 ft US$ 87 dan 40 ft US$ 130,5.
Taufan menilai bahwa istilah THC dan CHC adalah aktifitas, hanya berbeda skema pembayarannya. Dalam transaksi pembayaran THC maupun CHC tidak ada pengenaan PPN 11% dengan alasan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh perusahaan asing, akibatnya negara mengalami loss opportunity dari pendapatan pajak atas transaksi tersebut.
“Seharusnya pemilik barang membayar langsung penanganan bongkar muat petikemas ke terminal tanpa melalui perusahaan shipping lines, mengingat layanan tersebut dilakukan oleh terminal petikemas, lantaran menggunakan alat yang diinvestasikan oleh terminal petikemas, dikerjakan oleh SDM terminal petikemas, dan apabila terjadi masalah yang menanggung juga pihak terminal petikemas,” ujar Taufan. (**)
