Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan berbagai macam persiapan, baik secara regulasi, pelaksanaan aturan, monitoring pelaporan, maupun mempersiapkan kompetensi Personel, guna menghadapi pelaksanaan audit International Maritime Organization (IMO) Member State Audit Scheme (IMSAS), yang akan dijalani oleh Indonesia padal pertengahan tahun 2025 mendatang.
Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Workshop IMSAS bekerjasama dengan Danish Maritime Authority (DMA), yang dilaksanakan sejak Senin, (9/12) sampai dengan Jumat (13/12) bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan dalam sambutannya menyampaikan bahwa IMO telah mengadopsi berbagai instrumen terkait keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim.
“Sebagai Negara Anggota dewan IMO yang berdedikasi, Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan terhadap seluruh konvensi IMO yang telah diratifikasi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk melakukan persiapan dalam menghadapi audit IMSAS di tahun depan,” ujarnya.
Lollan mengungkapkan, IMSAS dimulai sebagai skema sukarela pada tahun 2006 dan menjadi kewajiban pada bulan Januari 2016. Tujuannya adalah untuk mendorong penerapan instrumen IMO yang berlaku secara konsisten dan efektif, serta untuk membantu Negara Anggota mematuhi instrumen yang tercakup dalam skema tersebut.
Pada tahun 2014, Indonesia telah memulai tonggak penting dengan melaksanakan Audit sukarela atau VIMSAS, yang memberi kami wawasan berharga dan menyoroti area yang dapat kami tingkatkan.
“Dari Audit tersebut, Indonesia mendapatkan pengalaman terkait bagaimana meningkatkan operasi kapal yang aman sesuai dengan peraturan dan memperkuat dedikasi kami terhadap keselamatan selama satu dekade,” terang Lollan.
Mulai awal tahun ini, lanjut Lollan, Indonesia telah menyelenggarakan Mock Audit IMSAS agar dapat melihat seluruh kesiapan Indonesia lebih awal sehingga pada saat menghadapi audit IMSAS tahun 2025 Indonesia akan lebih siap.
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan laut bersama dengan Instansi terkait seperti Pushidros, BASARNAS, BMKG dan KNKT mengikuti seluruh rangkaian persiapan Audit tersebut . Sedangkan sebagai anggota organisasi, Indonesia sangat fokus dan serius melaksanakan praktik yang berkelanjutan dalam pelaporan, pelaksanaan prosedur keselamatan untuk memenuhi semua persyaratan sesuai dengan konvensi, kode dan peraturan lain,” tegas Lollan.
Lebih lanjut, pada penutupan Workshop, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hendri Ginting, mengatakan bahwa Indonesia sangat serius dalam menyiapkan audit IMSAS tahun depan dan menjadikan momentum persiapan Audit IMSAS ini sebagai momen peninjauan kembali terhadap Implementasi konvensi terkait keselamatan pelayaran, pencegahan pencemaran laut, dan kepelautan, termasuk layanan masyarakat, serta kesiapsiagaan Pemerintah dalam upaya peningkatan keselamatan dunia maritim.
Senada dengan Lollan, Capt. Hendri menegaskan, bahwa Indonesia sebagai negara anggota IMO dan negara maritim yang strategis, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua peraturan internasional dilaksanakan secara konsisten dan efektif.
Kegiatan Workshop ini, ujarnya, tidak hanya memperkuat kesiapan teknis Indonesia, namun juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjaga keselamatan maritim dan melindungi lingkungan laut.
“Hasil Workshop ini tidak menandai akhir dari perjalanan kita, tetapi awal dari sebuah langkah penting yang harus kita ambil bersama,” tukasnya.
Sebagai informasi, kegiatan Workshop IMSAS ini dilaksanakan selama 5 hari dengan menghadirkan Narasumber dari Denmark melalui Kedutaan Besar Denmark, yaitu Mr. Hemming Hindborg yang merupakan seorang Auditor Senior IMSAS dari IMO.
IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), adalah audit untuk melihat pemenuhan (compliance) terhadap kewajiban (obligation) yang harus dipenuhi sebagai Negara Bendera (Flag State), Negara Pantai (Coastal State) dan Negara Pelabuhan (Port State).
Adapun pemenuhan kewajiban yang diaudit adalah kewajiban berkenaan dengan 9 (Sembilan) instrumen IMO, termasuk SOLAS 1974, SOLAS Protocol 1988, MARPOL 73/78, MARPOL Protocol 1997, STCW 1978, LOAD LINES 1966 (LL66), LOAD LINES Protocol 1988, TONNAGE 1969, dan COLREG 1972.
Workshop ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintahan seperti BASARNAS, BMKG, KNKT, PusHidros TNI-AL, Pelindo serta peserta dari Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berjumlah 50 orang.
Pada rangkaian kegiatan tersebut, peserta dikenalkan dengan latar belakang Audit IMSAS, pengisian Pre Audit Questioner (PAQ), Additional Pre Audit Information (APAI), Pengisian IMO GISIS, Mandatory IMO Instrument serta IMSAS Audit Follow up.
Dalam rangkaian kegiatan ini, Mr. Hemming Hindborg sebagai senior Auditor IMSAS melihat antusias dari peserta yang menjabarkan kondisi terbaru persiapan audit dari masing-masing instansi pemerintah. Ia juga berkesempatan untuk mengunjungi berbagai lokasi untuk meninjau secara langsung persiapan di lapangan, seperti kunjungan pada Pusat Kontrol SAR, Pusat Broadcast BMKG, Pelabuhan Tanjung Priok, Reception Facilities, dan Menara Tower Tanjung Priok VTS.
Lebih lanjut, workshop ini diharapkan dapat menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi standar keselamatan maritim di Indonesia. (***)
