Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyampaikan dukungan penuh kepada Menteri Perhubungan untuk memimpin pembenahan keselamatan pelayaran secara menyeluruh, tegas, dan berkelanjutan.
Hal itu diungkapkan Khoiri Soetomo SE, Ketua Umum Gapasdap kepada Ocean Week, Senin (21/9/2026), melalui WhatsApp nya.
“Berulangnya musibah kapal terbakar dan tenggelam, termasuk musibah Virgo Transport 8, harus menjadi momentum untuk mempercepat tindakan nyata. Duka keluarga korban perlu dijawab dengan perubahan yang dapat dirasakan dalam setiap pelayanan dan keberangkatan kapal,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa keselamatan pelayaran membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari regulator, operator kapal, pengelola pelabuhan, pemilik barang, pengusaha angkutan, hingga pengguna jasa.
“GAPASDAP siap mendukung Menteri Perhubungan dan jajarannya melakukan pembenahan. Kami juga mengajak seluruh anggota untuk memperkuat disiplin keselamatan di lingkungan masing-masing. Momentum ini harus kita jaga. Jangan sampai perhatian kembali mereda, sementara persoalan yang membahayakan jiwa belum diselesaikan,” kata Khoiri.
Menurut Khoiri, rentetan musibah tersebut perlu disikapi dengan urgensi setara keadaan darurat keselamatan, melalui langkah yang terukur, penanggung jawab yang jelas, dan pengawasan pelaksanaannya.
“Di balik setiap korban ada keluarga yang kehilangan. Ada anak yang menunggu orang tuanya pulang, ada pasangan yang kehilangan pendamping, dan ada keluarga yang kehilangan pencari nafkah. Inilah alasan pembenahan tidak boleh terus ditunda,” jelasnya.
Pelabuhan Gerbang Keselamatan
Khoiri mengatakan bahwa GAPASDAP menyerukan penguatan fungsi pelabuhan sebagai gerbang keselamatan. Setiap kendaraan dan muatan yang akan masuk kapal harus melalui proses pemeriksaan yang memadai sebelum mencapai rampa kapal.
Untuk itu, GAPASDAP meminta pemerintah menetapkan dan memastikan kesiapan fasilitas serta prosedur yang mencakup:
1. Penimbangan kendaraan beserta muatannya, sehingga berat aktual diketahui dan dapat digunakan dalam perencanaan pemuatan kapal.
2. Pengukuran dimensi kendaraan dan muatan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan serta kemampuan fasilitas dan kapal.
3. Deklarasi seluruh jenis barang yang dibawa, disertai pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan muatan oleh petugas yang kompeten dan berwenang.
4. Identifikasi barang berbahaya, berikut verifikasi persyaratan pengangkutan dan penanganannya.
5. Area tunggu steril yang memadai, khusus bagi kendaraan yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
6. Pengendalian akses menuju kapal, sehingga kendaraan yang belum lolos pemeriksaan tidak dapat langsung masuk ke jalur pemuatan.
“Prinsip yang kami dorong jelas: muatan diperiksa sebelum naik kapal. Kendaraan yang telah lolos pemeriksaan ditempatkan di area steril, terpisah dari kendaraan yang belum diperiksa. Hanya kendaraan dan muatan yang memenuhi persyaratan yang boleh masuk kapal,” tegas Khoiri.
Menurut Ketua Umum Gapasdap, Area steril harus dijaga agar tidak terjadi penambahan, pertukaran, atau perubahan muatan setelah pemeriksaan. Apabila terjadi perubahan, data dan status pemeriksaannya harus diperbarui sebelum kendaraan diizinkan melanjutkan proses pemuatan.
“Pemeriksaan di pelabuhan tetap harus dilanjutkan dengan verifikasi penerimaan dan penataan oleh pihak kapal sesuai kapasitas serta kondisi pemuatannya,” ungkapnya.
GAPASDAP, tegasnya, sangat mendukung penertiban dan pelarangan pemuatan truk yang melanggar ketentuan dimensi maupun berat muatan, atau Over Dimension Over Load (ODOL), ke kapal.
Kata Khoiri, GAPASDAP juga mendorong kewajiban penyampaian cargo declaration, yaitu pernyataan mengenai barang yang dibawa, secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Barang berbahaya harus dinyatakan secara khusus dan memenuhi persyaratan pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk IMDG Code sesuai cakupan penerapannya.
“Awak kapal harus mengetahui apa yang mereka angkut. Keterangan umum seperti ‘barang campuran’ tidak memadai apabila di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar, beracun, korosif, atau memiliki bahaya lainnya. Kejujuran pemilik dan pengirim barang merupakan bagian dari perlindungan terhadap semua orang di kapal,” ujarnya lagi.
Deklarasi barang berbahaya harus diikuti pemeriksaan kelayakan pengangkutannya, termasuk kemasan, penandaan, penempatan, pemisahan, dan kesiapan penanganan.
Muatan yang tidak memenuhi persyaratan harus ditunda pemuatannya sampai diperbaiki atau ditangani melalui sarana yang sesuai.
Keselamatan di kapal Tak Tunggu 2027
Sehubungan dengan target nasional Zero ODOL pada Januari 2027, GAPASDAP memohon pemerintah meninjau kembali setiap bentuk kelonggaran atau praktik toleransi yang masih memungkinkan kendaraan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dimuat ke kapal.
GAPASDAP meminta agar penegakan keselamatan pemuatan di pelabuhan dipercepat dan tidak menunggu target tersebut.
“Kami memahami bahwa penataan angkutan barang membutuhkan koordinasi dan kesiapan banyak pihak. Namun, risiko terhadap jiwa manusia harus segera dikendalikan. Kami memohon agar masa transisi menuju Zero ODOL tidak menjadi alasan untuk menerima muatan yang membahayakan pelayaran,” ujar Khoiri.
Penertiban perlu disertai petunjuk yang jelas, fasilitas pemeriksaan, lokasi penanganan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan, dan koordinasi sejak dari tempat asal barang. Dengan demikian, masalah dapat diselesaikan sebelum kendaraan menumpuk di pelabuhan.
Khoiri pun mengajak para sopir dan kernet truk memahami bahwa penertiban muatan bertujuan melindungi keselamatan mereka, penumpang, serta awak kapal.
“Bapak-bapak sopir dan kernet adalah tulang punggung keluarga. Penghasilan yang dibawa pulang sangat berarti, tetapi kepulangan Bapak dalam keadaan selamat jauh lebih berharga. Kami ingin setiap perjalanan berakhir dengan pertemuan kembali bersama keluarga,” ucapnya.
Menurut Khoiri, tanggung jawab tidak boleh dibebankan hanya kepada sopir dan kernet. Pemilik barang, pengirim, dan pengusaha angkutan harus memastikan muatan yang diberangkatkan sesuai ketentuan serta memberikan informasi yang benar.
“Sopir dan kernet perlu mendapat dukungan ketika menyampaikan bahwa kendaraan kelebihan muatan atau barang yang dibawa belum dijelaskan dengan benar. Jangan biarkan mereka menanggung risiko dari keputusan yang tidak sepenuhnya berada di tangan mereka,” katanya.
Berikan Waktu Cukup
GAPASDAP meminta pengaturan pelayanan dermaga memberikan waktu yang cukup untuk persiapan keberangkatan, termasuk penataan kendaraan, pengikatan atau lashing, pemeriksaan stabilitas, pencocokan manifest, dan pemeriksaan akhir.
Pemeriksaan awal di darat perlu dilakukan lebih dini agar waktu kapal bersandar dapat digunakan secara efektif untuk pekerjaan keselamatan di atas kapal.
“Pengikatan kendaraan membutuhkan tenaga, peralatan, akses kerja, dan waktu yang cukup. Jadwal pelayanan harus memperhitungkan kebutuhan tersebut. Apabila ditemukan persoalan keselamatan, nakhoda dan petugas harus mendapat dukungan untuk menyelesaikannya sebelum kapal berangkat,” jelasnya.
GAPASDAP juga mengajak operator memastikan pemeliharaan kapal, kesiapan alat keselamatan, kompetensi awak, dan latihan darurat dilaksanakan secara konsisten. Pembenahan harus berlangsung di darat maupun di atas kapal.
Ketua umum Gapasdap menyampaikan akan menghormati proses investigasi dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang. Penyebab setiap kecelakaan harus ditentukan berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, perbaikan terhadap risiko yang sudah diketahui dapat segera dikerjakan.
Oleh karena itu, GAPASDAP mengajak pemerintah membentuk rencana aksi bersama dengan tenggat pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi berkala.
GAPASDAP siap berkontribusi melalui data, pengalaman operasional, sosialisasi kepada anggota, dan keterlibatan dalam pembenahan di lapangan.
“Kami mendoakan seluruh korban memperoleh tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, pendampingan, dan hak-haknya dipenuhi. Nyawa mereka terlalu berharga untuk kemudian dilupakan. Tanggung jawab kita yang masih hidup adalah menjadikan pelajaran dari musibah ini sebagai titik tolak perubahan yang menyelamatkan orang lain. Mari kita dukung Menteri Perhubungan melakukan pembenahan sekarang. Setiap kapal yang berangkat membawa manusia yang ditunggu keluarganya. Jangan menunggu korban berikutnya untuk melakukan apa yang sudah seharusnya kita kerjakan hari ini,” katanya panjang lebar. (***)
