PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi mengimplementasikan secara penuh program Sterilisasi Pelabuhan secara serentak di enam pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar, pada Rabu (5/8).
Momentum ini menandai babak baru transformasi layanan penyeberangan nasional menuju tata kelola pelabuhan yang semakin aman, tertib, modern, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jasa.
Implementasi serentak tersebut dilaksanakan di lima cabang operasional ASDP yang mencakup enam pelabuhan utama, yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar.
Penerapan ini menjadi puncak dari rangkaian persiapan yang telah dimulai sejak soft launching pada 20 Juli 2026. Seremoni go live dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi dan turut dihadiri jajaran Direksi ASDP.
Selama masa transisi, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan melakukan penyempurnaan mekanisme operasional, sosialisasi kepada pengguna jasa dan pelaku usaha, hingga penguatan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal sejak hari pertama implementasi.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa sterilisasi pelabuhan bukan sekadar perubahan tata ruang kawasan, melainkan transformasi budaya operasional yang menempatkan keselamatan sebagai nilai utama dalam setiap proses pelayanan.
“Hari ini menjadi tonggak penting transformasi layanan penyeberangan nasional. Sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan, melainkan perubahan budaya operasional yang memastikan setiap aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai standar. Kami percaya pelabuhan yang aman akan melahirkan perjalanan yang nyaman, operasional yang semakin andal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan,” ujar Heru.
Pada hari pertama implementasi, pengendalian kawasan pelabuhan berjalan sesuai rencana melalui pengaturan akses yang lebih tertib, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung operasional, penataan aktivitas di area pelabuhan, serta penguatan pengawasan melalui sinergi bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya operasional yang semakin disiplin, sekaligus memastikan seluruh aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung sesuai standar keselamatan dan keamanan.
Di Pelabuhan Merak, implementasi sterilisasi turut difokuskan pada penataan kawasan secara menyeluruh melalui penertiban aktivitas di area operasional, pendataan ulang seluruh pihak yang beraktivitas, penataan pedagang dengan identitas resmi, serta penguatan fasilitas pengawasan.
Penerapan One Gate System (OGS) memperkuat pengendalian akses, sementara Automatic Gate System memangkas waktu layanan truk dari 10–15 menit menjadi 1–2 menit sehingga operasional pelabuhan menjadi lebih efisien.
Sementara di Pelabuhan Bakauheni, implementasi diperkuat melalui penataan jalur lalu lintas kendaraan, pembangunan kantong parkir roda dua, penyempurnaan rambu dan media informasi, serta optimalisasi sistem pengendalian akses.
Sosialisasi Intensif
Pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, implementasi difokuskan pada penguatan kepatuhan operasional melalui sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder, pengawasan penggunaan APD, patroli gabungan secara rutin, serta penerapan pengaturan akses berbasis zonasi sehingga area operasional hanya dapat diakses oleh petugas sesuai tugas dan kewenangannya.
Adapun di Pelabuhan Kayangan dan Lembar, implementasi ditandai dengan penguatan pengendalian akses berbasis Face Recognition, penyematan APD secara simbolis kepada perwakilan stakeholder, serta peninjauan langsung kawasan steril sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan pelabuhan yang aman, tertib, dan profesional.
Sejalan dengan implementasi tersebut, Kepala BPTD Kelas II Banten, Eko Indrayanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan sterilisasi menjadi momentum penting setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan dan kini dapat dijalankan secara penuh.
“Setelah kurang lebih lima tahun sejak PM Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan, implementasi ini akhirnya dapat dilaksanakan. Kami mengapresiasi PT ASDP yang terus berinovasi dan melakukan perubahan yang sangat signifikan. Dengan adanya sterilisasi ini diharapkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan semakin terjamin,” jelas Eko.
Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, mengatakan keberhasilan go live hari ini merupakan buah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung proses sosialisasi hingga implementasi penuh di lapangan.
“Sterilisasi merupakan langkah bersama dalam membangun budaya operasional yang lebih disiplin, profesional, dan berorientasi pada keselamatan. Ke depan, pelaksanaan ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh pengguna jasa serta seluruh ekosistem pelabuhan,” ujar Windy.
Standar Baru
Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai sterilisasi pelabuhan merupakan langkah strategis yang tidak lagi dapat ditunda sebagai bagian dari modernisasi transportasi penyeberangan nasional.
“Kebijakan ini akan memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas layanan, sekaligus meningkatkan kelancaran arus logistik maupun mobilitas masyarakat melalui operasional yang lebih tertib dan efisien. Selain itu, kesiapan infrastruktur serta sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar implementasi berjalan konsisten dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pelabuhan,” ujarnya.
Melalui implementasi serentak di lima cabang operasional yang mencakup enam pelabuhan utama, ASDP optimistis sterilisasi akan menjadi standar baru pengelolaan pelabuhan penyeberangan nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada keselamatan, serta selaras dengan praktik pengelolaan pelabuhan berstandar internasional. Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi penyeberangan Indonesia sekaligus mendukung konektivitas nasional yang lebih andal dan berkelanjutan. (**)
