Dirjen Perhubungan Laut (Dirjenla) R. Agus Purnomo menyatakan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Syahbandar dan OP Tanjung Priok dalam program penanganan limbah kapal terpadu di pelabuhan Tanjung Priok.
“Sangat mendukung terhadap yang dilakukan oleh Syahbandar dan OP pelabuhan Priok yang sudah dengan semangat tinggi dalam menangani limbah kapal,” ujarnya kepada Ocean Week, di Jakarta, Jumat (20/11) siang.
Dirjen Agus Purnomo berharap upaya yang dilakukan oleh Syahbandar dan OP Priok tersebut, dapat menjadikan Tanjung Priok sebagai pelabuhan berwawasan ramah lingkungan.
Seperti diketahui, Dirjen Hubla bersama Dr. Marsetio (staf ahli Kemenko Maritim) dan Dirjen Gakum KLHK, beberapa waktu lalu meninjau RF di Tanjung Priok. Merek ingin mengecek fasilitas penunjang pengelolaan limbah kapal di pelabuhan ini.
Agus Purnomo mengaku sangat apresiatif terhadap ditekennya MoU manajemen limbah kapal terpadu, pada Jumat (20/11) di kapal Kelud, milik PT Pelni.
“Dengan adanya manajemen limbah kapal terpadu, kita jadi tahu, dan bisa mengontrol kemana limbahnya dibuang,” ungkapnya.
Untuk diketahui bahwa pada hari Jumat pagi, telah dilakukan launching Ship Waste Management terhadap 9 kapal yang dipunyai tiga perusahaan pelayaran yakni Temas Line, Meratus, dan PT Pelni.
Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU oleh Syahbdandar Pelabuhan Priok, OP Priok, PT Pelindo Cabang Priok, DPC INSA Jaya, Ditlala, dan APLI mengenai Manajemen Limbah Kapal Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok.
Menurut Capt. Wisnu Handoko, kepala kantor Kesyahbandaran Utama pelabuhan Tanjung Priok, bahwa manajemen limbah kapal terpadu merupakan pengaturan dan pengendalian limbah kapal yang meliputi kegiatan pengumpulan limbah di atas kapal, pelaporan, transportasi pengangkutan, penampungan sementara, transportasi pengiriman penerima akhir sampai dengan penerimaan limbah untuk diproses pemanfaatan limbah (recycle) atau dihancurkan.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh terhadap kesehatan dan lingkungan.
Maksud disusunnya manajemen limbah kapal terpadu ini, ujar capt. Wisnu, adalah untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan limbah di pelabuhan baik dari sisi pemerintah selaku regulator, operator pelabuhan, pihak pengguna jasa pelabuhan (perusahaan pelayaran), keagenan kapal, dan pihak perusahaan jasa transportasi limbah dan penerima limbah.
“Tujuan manajemen limbah terpadu ini supaya terdapat keterpaduan dalam pengelolaan limbah kapal di berbagai aspek, meliputi SDM, sarana dan prasarana, metode, prosedur, biaya dan tarif sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagaimana target yang ditetapkan bersama oleh pemangku kepentingan,” jelasnya panjang lebar.
Mantan direktur Lala Hubla ini yakin masalah limbah di pelabuhan Priok bisa diselesaikan.
“Banyak yang bisa kita tata, dan Priok harus bisa mewujudkan world class dan pelabuhan Hijau,” ujarnya.
Latar belakang manajemen limbah kapal terpadu ini karena adanya konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal yang dikenal sebagai MARPOL 73/78 telah mengatur tentang kerangka kerja dari manajemen limbah kapal dan pelabuhan, salah satu bentuk implementasinya adalah berupa manajemen limbah kapal.
“Pelabuhan Priok sebagai pelabuhan hub internasional dan domestik tentu saja sangat membutuhkan manajemen limbah kapal,” kata Wisnu Handoko.
Wisnu juga menyatakan, manajemen limbah kapal terpadu dibuat untuk limbah yang dihasilkan oleh pengoperasian kapal, yang didalamnya melibatkan semua pemangku kepentingan baik regulator maupun pelaku usaha.
Capt. Wisnu berharap supaya APLI dan Pelindo II segera mengusulkan tarif untuk penanganan limbah kapal tersebut. “Kami tunggu pengajuan tarif dari APLI ke Syahbandar,” katanya.
Sementara itu, Sekjen APLI Adrianus Tanari mengapresiasi terhadap program yang dilaunching pihak Syahbandar.
“APLI juga mengucapkan terima kasih atas inisiatif Syahbandar, OP dan Pelindo Priok yang sudah mem-follow-up pengesahan Sekber pengelolaan limbah di Priok,” ujarnya didampingi ketua umum Poltak Simbolon.
Terkait dengan Ship Waste Management, APLI mendukung kesyahbandaran, OP dan operator pelabuhan untuk mewujudkan Tanjung Priok yang ramah lingkungan dan memenuhi standar nasional dan internasional dalam pengelolaan limbah.
“Kalau soal tarif, masih perlu kami diskusikan dulu. Sebab ada beberapa komponen yang perlu diketahui yakni alur limbah tersebut mulai dari kapal ke RF, dari RF ke pengolahan limbah, lalu transportasinya,” ucapnya.
Kedepan, APLI siap untuk menyiapkan sarana pra sarana tambahan untuk melengkapi sarana yang sudah ada sepanjang hal itu dibutuhkan. “APLI juga siap untuk mengikuti seluruh SOP yang dipersyaratkan dalam pengelolaan limbah B3 di Priok, terutama penyiapan kualitas SDM,’ kata Adrianus.
RF Sudah Tersedia
Sedangkan GM Pelindo Tanjung Priok Guna Mulyana, mengatakan pihaknya selalu mensupport untuk penanganan pengelolaan limbah kapal. “Kami sudah menyediakan RF nya, tongkang limbah juga, meskipun sampai saat ini belum optimal,” ungkapnya.
Guna juga menyatakan, launching Ship Waste Management ini untuk memperkuat dan pihaknya pun serius menangani limbah.
”Kita fokus bagaimana mewujudkan Priok go green,” katanya.
Launching Manajemen kapal terpadu ini juga mendapat respon positif dari direktur Lala Hubla Capt. Antoni. “Kami berharap manajemen limbah kapal terpadu di priok dapat dilaksanakan dengan baik, dan Priok bisa mewujudkan green port,” katanya.
Sedangkan Capt. Yepi dari pelayaran Temas juga menyatakan apresiasinya terhadap penanganan limbah ini. “Dengan adanya RF diharapkan kapal tak membuang limbahnya dia sembarang tempat. “Kalau tak dibuang di tempat yang tepat akan dapat mencemarkan dan menciptakan polusi,” ujarnya.
Hal sama juga diungkapkan Indriya, kepala cabang PT Pelni Tanjung Priok. “Kami menyambut baik dengan manajemen limbah kapal terpadu ini,” katanya. (**)
