Dalam rangka mengantisipasi potensi lonjakan arus lalu lintas dan penyeberangan selama libur panjang Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur operasional lalu lintas jalan dan penyeberangan, khususnya untuk kendaraan angkutan barang, guna menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan bahwa hal utama yang sangat mendasar adalah adanya jumlah kapal yang sangat banyak sampai 67 kapal tetapi setiap hari hanya operasi sebanyak 28 kapal saja karena dermaga yang terbatas tidak bisa mengikuti perkembangan pertumbuhan armada. Karena hanya ada 7 pasang dermaga di Merak secara kuantitas saja.
Namun harus kita sadari bahwa dalam momen khusus seperti angkutan saat Libur Panjang maupun Lebaran dengan jumlah lonjakan penumpang yang tidak terduga pasti terjadi masalah stagnasi di semua moda, bahkan jalan tol yang tidak terpengaruh oleh cuaca dan hambatan alam lain pun mengalami kemacetan sampai pintu tol Salatiga saat arus balik dari Jawa Timur sampai Jateng saat puncak arus balik Lebaran sehingga dibuat satu arah.
Namun demikian sebenarnya dengan pengaturan yang baik dan menggunakan semua sumber daya termasuk semua dermaga Express 1 dan 2 melengkapi dermaga reguler permasalahan bisa diminimalisir dengan baik.
“Asalkan leading sektor angkutan Lebaran wajib dikomando penuh oleh Kemenhub serta tidak ada sektoral termasuk ASDP Wajib Mendahulukan KEPENTINGAN UMUM di atas kepentingan perusahaan dengan membuka semua dermaga tidak terkecuali dermaga express untuk kapal kapal yang punya kecepatan tinggi dan kapasitas besar,” ujar Khoiri kepada Ocean Week, Rabu pagi.
Sementara itu, Togar Napitupulu, Ketua Gapasdap Merak, Banten, ketika ditanya mengenai antisipasi Libur panjang Isra Mikraj untuk lintasan Merak Bakauheni, menyatakan bahwa moment libur panjang ini tak berpengaruh terhadap kesiapan angkutan penyeberangan disini (Merak Bakauheni).
Bahkan Togar yakin kalau pada libur panjang Isra Mikraj dan Imlek tak mempengaruhi operasional kapal. Apalagi beberapa bulan kemudian Lebaran.
“Hanya saja adanya SKB itu, perlu pengaturan yang jelas dari tupoksi masing-masing. Misalnya untuk mengatur di jalan, itu kepolisian yang pegang peranan, tapi kalau didalam pelabuhan ya serahkan saja pada KSOP, jangan saling mengatur,” katanya saat ditemui di Kantornya, di Merak, Banten didampingi sejumlah pengurus Gapasdap Merak.
“Masyarakat di Sumatera yang nyebrang atau balik kampung akan mikir untuk kali ini, karena belum lama udah mudik Natal dan Tahun Baru, nah Minggu depan ada libur Isra Mikraj dan Imlek, lalu sebentar lagi Idul Fitri, pasti mereka akan Mudik di Lebaran, sehingga libur panjang Minggu depan tak berpengaruh,” ungkap Togar.
Togar juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang Mudik Lebaran mulai H-5 sudah ramai, hanya saja perlu dihimbau supaya keberangkatannya jangan bersamaan di malam hari, sekitar jam 7 malam.
“Kalau bisa disiang hari. Mungkin mereka kalau malam sudah berbuka puasa. Makanya untuk menghindari kepadatan apakah bisa dilakukan penerapan plat nomor mobil ganjil genap,” jelas Togar.
Tetapi, menurut Togar, banyak juga yang berpikir justru para pemudik lebih seneng ada kemacetan, karena ada kesan Lebaran.
“Kalau longgar tak ada kesan Lebaran, dan Pemudik terkadang justru ingin ada kemacetan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Togar, pemerintah tak perlu khawatir yang berlebihan. “Makanya SKB harus jelas dan tegas, tak boleh ada dua Matahari mengatur bersama. Mestinya kalau urusan di dalam pelabuhan serahkan KSOP, dan di jalan raya serahkan Polisi,” katanya lagi.
Dia berharap pelabuhan Merak pada moment tersebut sebenarnya mampu menampung, sepanjang pengaturannya benar. Justru sekarang ini terkesan dijadikan sebagai pelabuhan bantuan. Mestinya jika di Merak sudah 80% penuh, barulah bisa angkutan dipindahkan ke pelabuhan bantuan (BBJ dan Ciwandan).
Kata Togar, pemerintah harus mendengar pelaku usaha di lapangan, sebab faktanya, pada saat hari-hari besar seperti Lebaran, Nataru, para pengusaha Penyeberangan itu bicara sosial atau kemanusiaan, bukan bisnis.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang nanti, Pemerintah harus mengoperasikan dermaga eksekutif 2, karena selama ini masyarakat banyak memilih dermaga eksekutif 1, lalu pembagian quota perjam, dan mengoptimalkan 5 dermaga lain yang ada di Merak.
Dan menurut Tagor, Pemerintah mestinya menghimbau kepada calon penumpang agar menyeberang di siang hari, jangan menumpuk pada malam hari.
Togar juga menyampaikan sebenarnya untuk libur Isra Mikraj tak perlu ada SKB, yang penting koordinasi antar institusi berjalan dengan baik, SKB harus fleksibel. Dan pelaksanaan SKB harus melihat situasi dan kondisi.
“Jika ini dilakukan akan sukses angkutan libur panjang dan Lebaran. Ini karena pengalaman saya yang bertahun-tahun mengalami langsung disini (Merak),” tegasnya.
Untuk Kelancaran
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, mengungkapkan bahwa SKB ini secara khusus mengatur pengelolaan lalu lintas di beberapa pelabuhan strategis, antara lain Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, Lembar, dan pelabuhan-pelabuhan kontingensi lainnya.
“Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas penyeberangan selama masa libur panjang. Untuk Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, misalnya, kendaraan yang diprioritaskan adalah sepeda motor, mobil penumpang, dan bus, sementara kendaraan barang tidak menjadi prioritas,” jelas Capt. Antoni, dalam keterangan nya.
Pada Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk, diatur agar penyeberangan berlangsung mulai 24 Januari hingga 2 Februari 2025. Selain itu, Dermaga Bulusan juga disiapkan sebagai pelabuhan kontingensi untuk mengurai antrean kendaraan.
Sedangkan terkait pengaturan di Pelabuhan Merak – Bakauheni, Capt. Antoni mengungkapkan, bahwa bahwa ketika kapasitas parkir Pelabuhan Merak mencapai 70%, maka kendaraan golongan VIII dan IX akan dialihkan melalui Pelabuhan BBJ Bojonegara dan Pelabuhan Ciwandan.
“Pembatasan pembelian tiket diberlakukan dalam radius 4,71 km dari Merak dan 4,24 km dari Bakauheni,” tambahnya.
Untuk mengurangi antrean, Capt. Antoni mengatakan, buffer zone dan delaying system akan diberlakukan di beberapa titik strategis, yaitu:
• Tol Tangerang – Merak:
Rest Area KM 42A dan KM 68A disiapkan sebagai buffer zone menuju Pelabuhan Merak.
• Tol Bakauheni – Terbanggi Besar:
Rest Area KM 163B, KM 87B, dan beberapa area parkir lain disediakan untuk kendaraan yang menuju Pelabuhan Bakauheni dan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu.
Pengaturan Kendaraan Barang
Capt. Antoni menambahkan, selain mengatur kendaraan penumpang, SKB ini juga menetapkan pengaturan kendaraan barang.
“Kendaraan barang menuju Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo diarahkan ke Terminal Sritanjung dan kantong parkir lainnya. Sedangkan kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk diarahkan ke Terminal Kargo dan UPPKB Cekik untuk mencegah penumpukan,” terangnya.
Capt. Antoni menekankan pentingnya diskresi operasional untuk menghadapi situasi darurat di lapangan. Selain itu, petugas di pelabuhan utama seperti Merak dan Bakauheni juga harus diberdayakan untuk mengambil tindakan cepat guna mengatasi kendala yang terjadi.
“Koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional,” tegasnya.
Capt. Antoni menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan informasi dan pengaduan yang tersedia. Call center yang dapat dihubungi, antara lain:
NTMC Korlantas Polri: 1500669
Kementerian Perhubungan: 151
PT ASDP Indonesia Ferry: 191
“Kami berharap, pengaturan ini dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat selama libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek. Kami juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas serta memperhatikan kondisi cuaca selama perjalanan,” ungkap Capt. Antoni.
Susun Strategi
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menjelaskan bahwa evaluasi Nataru menjadi dasar untuk menyusun strategi komprehensif dalam menghadapi lonjakan arus mudik dan balik pada Lebaran 2025. Langkah-langkah strategis ini mencakup peningkatan kapasitas armada, pengelolaan infrastruktur pelabuhan, serta digitalisasi layanan tiket Ferizy.
Sebagai salah satu inovasi andalan ASDP, kata Shelvy, platform tiket online Ferizy terus dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan perjalanan. Edukasi dan sosialisasi masif akan dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya membeli tiket jauh hari, minimal H-60 sebelum keberangkatan, dan tiba di pelabuhan sesuai jadwal yang tertera di tiket.
“Fokus utama sosialisasi ini adalah lintasan strategis seperti Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Ajibata-Ambarita, yang menjadi jalur tersibuk selama periode mudik dan balik. Selain penguatan sistem digital, ASDP juga memprioritaskan pengelolaan arus kendaraan dengan memperluas kapasitas pelabuhan dan menyiapkan pelabuhan alternatif,” kata Shelvy, dalam keterangannya, Selasa (21/1).
Di Pelabuhan Merak, Shelvy mengungkapkan, sebanyak 67 kapal akan dioperasikan dengan kapasitas harian mencapai 25.067 kendaraan. Pelabuhan Ciwandan dan Bojonegara (BBJ) akan berfungsi sebagai pelabuhan pendukung, menampung kendaraan tambahan hingga 6.760 unit per hari. Buffer zone tambahan juga disiapkan di Indah Kiat untuk mengurai potensi kepadatan.
Sedangkan untuk lintasan Jawa-Bali, ASDP akan mengoperasikan kapal-kapal besar di jalur Ketapang-Gilimanuk, dengan penyiapan buffer zone pada jalur arteri dan pengelolaan aksesibilitas jalan menuju pelabuhan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Hari Raya Nyepi dan H-2 Lebaran. Di sisi lain, pengelolaan arus kendaraan juga menjadi perhatian utama.
Menurutnya, ASDP bersama Kementerian Perhubungan telah menyusun skema lalu lintas khusus guna memastikan perjalanan lebih terorganisir, baik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.
Dia memprediksi puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik akan berlangsung pada H+5 atau 6 April 2025. Untuk itu, seluruh sumber daya akan dimaksimalkan, termasuk koordinasi intensif dengan aparat kepolisian dan dinas perhubungan di daerah.
Shelvy Arifin memastikan bahwa ASDP berkomitmen untuk menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan terkendali dengan terus mengembangkan teknologi digital dan memanfaatkan seluruh infrastruktur yang tersedia.
“Kolaborasi yang erat antara Kementerian Perhubungan dan ASDP menjadi kunci utama dalam mewujudkan Angkutan Lebaran 2025 yang lebih baik,” ujarnya.
ASDP berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik, baik melalui inovasi teknologi maupun pengelolaan transportasi yang terintegrasi. Dengan sinergi ini, pemerintah dan BUMN di sektor transportasi berupaya memastikan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2025 tidak hanya menjadi momen yang lancar dan aman, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. (***)
