Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto resmi melantik dan mengukuhkan pengurus DPW APBMI Sumatera Selatan masa bhakti 2023-2028, bertempat di Grand Daria Hotel, Palembang, Selasa (17/10/2023).
Sebelum melantik para pengurus, Juswandi sempat menanyakan apakah para pengurus siap untuk mengabdikan dirinya sebagai pengurus APBMI, dan dijawab serentak siap.
Juswandi juga mengatakan bahwa usaha PBM harus tetap eksis, dan tetap dapat hidup. Karena itu, ketua umum DPP APBMI ini berharap kepada BUP Pelabuhan (Pelindo) akan terus memberi kesempatan kepada anggotanya, khususnya yang berkegiatan di Palembang, untuk dapat bekerja.
“Ibarat sawah, Pelindo (BUP Pelabuhan) adalah pemilik sawah, dan PBM sebagai penggarap, makanya kami berharap supaya pemilik sawah menerima hasilnya, yang mengharap biarlah kami (PBM),” katanya.
Juswandi juga mengingatkan agar para PBM tetap bersemangat, berkomitmen, dan terus bisa bersinergi dengan semua instansi terkait, serta dapat mempertahankan eksistensi PBM di pelabuhan.
“Selamat bertugas buat semua pengurus periode 2023-2028, semoga selalu amanah,” katanya.
Juswandi berharap agar APBMI Sumsel bisa secepatnya memiliki gedung sendiri. “Ayo semua semangat, semoga segera memiliki gedung sendiri,” ungkapnya.
Hadir pada pelantikan ini, antara lain, ketua ISAA Palembang Susanto Wijaya, GM Pelindo Regional 2 Palembang Nunu Khusnul Khitam, ketua umum ISAA Aris Hartoyo, serta para pejabat dilingkungan pelabuhan, dan para pengurus APBMI daerah maupun ISAA daerah.
Sementara itu, Iman Budi Santoso, dari Dishub provinsi Palembang yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan Drs. H. Arinarsa JS mengatakan banyaknya arus barang dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan menuntut sebuah manajemen dan mekanisme pengaturan yang profesional agar menjamin kelancaran, ketertiban, ketepatan waktu, efektif dan efisien.
“Kami berharap APBMI bisa menjadi bagian dari solusi dalam penataan arus lalu lintas dan arus barang saat di pelabuhan baik dari ataupun ke kapal, sehingga tercipta ketertiban dan kelancaran aktivitas tersebut,” katanya.
Iman juga mengungkapkan, APBMI hendaknya mampu menjadi fasilitator dan dapat mengakomodir kebutuhan anggota sehingga prose distribusi dapat berjalan maksimal dan tepat waktu, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi terwujudnya sebuah manajemen lalu lintas barang di pelabuhan guna mendukung kelancaran operasional pelabuhan agar tak terjadi kemacetan dan hambatan, mengingat keterlambatan operasional pelabuhan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi dan aktivitas perdagangan.
“Kami mewakili pemerintah Sumsel mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terlaksananya pengukuhan dan pelantikan DPW APBMI Sumsel 2023-2028, semoga dapat terus membawa organisasi kearah yang lebih baik, sehingga keberadaan organisasi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sedangkan Riko Nosandry mengatakan akan berusaha untuk mendorong kesepakatan follow up antara APBMI dengan Pelindo yang pernah dilakukan di Prapat Sumatera Utara. “Kami akan terus bersinergi dan berkomunikasi dengan baik kepada para stakeholder lain disini. Dan yang penting bisa mengemban amanah ini dengan baik,” katanya.
Ketika ditanya mengenai keluhan para pengguna jasa terhadap peraturan walikota Palembang mengenai pengaturan jam operasional truk petikemas, Iman tak mau memberi komentar. “Ini bukan wewenang provinsi Sumsel, tapi menjadi kewenangan Walikota,” ujarnya. (**)
