Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran BUP dan Tersus/TUKS dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, bertempat di hotel Morazen, Surabaya, Kamis (10/10/2024).
FGD di Surabaya ini mengawali kegiatan ABUPI Roadshow 2024 di 3 kota besar, yaitu Surabaya, Samarinda dan Makassar.
Hadir pada acara FGD Surabaya yakni para pemangku kepentingan sektor maritim, seperti Penyelenggara Pelabuhan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan pelaku usaha serta para asosiasi dibidang maritim.
Hal itu diungkapkan Febri Aulia Fatwa, Ketua Umum ABUPI dalam keterangan tertulisnya yang diterima Ocean Week, Jumat sore.
“Dalam diskusi itu, disepakati bahwa sinergi dan kolaborasi antara BUP, Tersus/TUKS, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran sektor maritim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Kata Febri, dalam diskusi tersebut, masing-masing narasumber memberikan pandangannya. Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun,S.T.,M.T, menyampaikan pentingnya peran pelabuhan dalam mendukung distribusi logistik nasional, sedangkan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin,M.SI mengupas strategi pembangunan daerah melalui pengelolaan pelabuhan.
Sementara itu, Wakil Ketua INSA Jawa Timur, Dwi Agus Wahyono, menyoroti peran pelaku usaha pelayaran dalam peningkatan daya saing maritim.
Di tempat sama, Sebastian Wibisono, Ketua DPW ALFI Jawa Timur, menekankan efisiensi dalam rantai logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada kesempatan ini Achmad Baroto dari Kadin Jatim, memaparkan pentingnya peran dunia usaha dalam memperkuat ekosistem Pelabuhan dan sebagai narasumber terakhir Kody Lamahayu Fredy dari APBMI menyampaikan kebutuhan penguatan kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan bongkar muat di pelabuhan.
Menurut Febri, yang menarik dari diskusi ini, yaitu adanya harapan dari pemerintah daerah terkait kontribusi keberadaan pelabuhan, Tersus/TUKS terhadap PAD. Meskipun diakui keberadaan Pelabuhan, Tersus/TUKS ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
KSOP Utama Tanjung Perak Agustinus Maun,S.T.,M.T, menyampaikan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Pelabuhan milik Kementerian, namun Pemerintah Daerah menyatakan belum siap terutama terkait dengan anggaran dan SDM nya.
Sedangkan Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem maritim yang efisien dan berdaya saing global.
“Kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola aset pusat (Pelabuhan) yang diserahkan, merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan terutama di sektor maritim,” ungkap Febri. (**)
