Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk terus mengoptimalisasi program Tol Laut khususnya di Papua. Hal ini guna menekan disparitas harga yang sudah cukup lama terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Sebagai salah satu langkah optimalisasi, dilaksanakana Rapat Kordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan pendekatan Sosial Budaya oleh Kantor Staf Kepresidenan yang berlangsung di Kota Jayapura.
Rakor ini menghadirkan beberapa Kementerian Lembaga terkait dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten termasuk Kementerian Perhubungan, melalui salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura serta melibatkan para Pelaku Usaha seperti Aliansi Petani, JPT, Consignee, Shipper dan juga ALFI/ILFA Provinsi Papua.
Salah satu topik utama yang dibahas sebagai latar belakang perubahan pendekatan pembangunan yang mengedepankan budaya dan kontekstual Papua, yang diharapkan memiliki implikasi pada efektivitas program pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, CSO serta Masyarakat khusunya Orang Asli Papua (OAP).
Bupati Jayapura, Matias Awaitouw dalam rakor tersebut mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang telah menghadirkan Tol Laut di daerahnya.
“Hal ini merupakan wujud keseriusan dari Kementerian Perhubungan adalah salah satunya dengan kordinasi dan pendampingan serta evaluasi secara berkala dengan SKPD dan OPD teknis terkait di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat level operasional di level masyarakat baik komponen masyarakat Adat, Agama dan UMKM serta pengusaha lokal bahkan komponen keterlibatan perempuan,” kata dia, Sabtu (10/4).
Dia mengungkapkan kehadiran Tol Laut di bumi Papua merupakan salah satu hasil kerja keras KSOP kelas II Jayapura selaku kordinator wilayah pada beberapa pelabuhan di wilayah administrasi Provinsi Papua serta koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi melalui Satuan Teknis SKPD/OPD terkait yaitu Dinas Perindagkop dan Dinas Perhubungan melaksanakan kordinasi dan pendampingan serta evaluasi layanan Tol Laut yang berjalan di wilayah Provinsi Papua yang menyeluruh sampai di masyarakat Papua dengan berbasis kearifan lokal.
Pelabuhan Jayapura yang berada di pusat Kota Jayapura merupakan pusat titik Pelabuhan terbesar dan ramai bahkan sangat sibuk untuk melayani hampir seluruh wilayah-wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan wilayah yang berbatasan langsung seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo dan Kabupaten lainnya bahkan sampai negara tetangga PNG/Papua New Guienea.
“Selain sebagai penyokong bagi jalur distribusi logistik di Papua, Pelabuhan Jayapura memiliki daerah Hinterland yang sangat luas sampai mencakup beberapa wilayah administrasi Kabupaten lainnya seperti salah satu wilker KSOP Jayapura yaitu Pelabuhan Depapre dengan memiliki program pengembangan tata kelola modernisasi kontainerisasi di Provinsi Papua berbasis kearifan lokal yang terus kebutuhan permintaan kontainer terus meningkat setiap periode triwulan per tahunnya,” ujarnya.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Chris Kuntadi dalam penjelasannya mengatakan Tol Laut di Papua sejalan dengan penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik untuk Kapal Perintis sebagai bagian dari elemen pendukung Tol Laut dan juga pembangunan pelabuhan rakyat dan pelabuhan perintis, kemudian adanya Subsidi Darat dan Jembatan Udara di Provinsi Papua-Papua Barat, yang menghubungkan keterisolasian wilayah-wilayah pegunungan sehingga. Dengan adanya multimoda tersebut, harga-harga tidak hanya murah di satu tempat, tetapi juga murah sampai di masyarakat Pegunungan-pegunungan dan pesisir-pesisir yang sulit dijangkau.
“Harapan kami setelah melaksanakan program ini ada dukungan dari Pemda bagaimana barang-barang komoditi unggulan yang kelebihan dari daerah-daerah tersebut seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang dan lainnya untuk dibawa ke daerah lain seperti di barat, sehingga terjadi transfer dan ada pengurangan inbalance kargo, di mana dari barat ke timur dan dari timur ke barat, sehingga disparitas harga juga rendah,” ungkapnya.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay menyampaikan dengan hadirnya angkutan multimoda ini tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat di daerah Pegunungan untuk bisa mendapatkan harga kebutuhan bahan pokok lebih murah. Mengingat angkutan multimoda tol laut, darat dan jembatan udara merupakan subsidi dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk di wilayah 3TP(tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan).
“Hadirnya konektivitas multimoda sebagai terobosan Presiden Jokowi mewujudkan keadilan pembangunan melalui indikator harga barang kebutuhan nasional di wilayah pegunungan tengah Papua tanpa memandang permasalahan jarak dan akses sesuai dengan karakteristik wilayah,” tutupnya. (***)
