Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan Gubernur Maluku Murad Ismail dan sejumlah Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku untuk membahas pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Maluku.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku pada Oktober lalu. Beberapa arahan Presiden yaitu terkait Pengembangan Bandar Udara Banda Neira, Pembangunan pengembangan Bandar Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki, Bandar Udara Dobo – Kepulauan Aru dan terkait adanya laporan terjadinya persaingan tidak sehat pada program tol laut.
“Saya berinisiatif untuk mengundang Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Maluku untuk mendengar dan berdiskusi terkait apa-apa masalah yang dihadapi rekan-rekan di daerah. Alhamdulillah banyak pendapat-pendapat yang berkaitan dengan konektivitas khususnya moda transportasi udara dan laut,” jelas Menhub.
Terkait pembangunan di sektor transportasi udara, menhub mengatakan, Kemenhub akan membangun dan mengembangkan Bandara Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah, Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bandara Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru yang selama ini hanya bisa didarati oleh pesawat kecil yang biasa melayani rute perintis.
“Ada permintaan untuk memperpanjang runway bandara di Pulau Banda yang kita kenal dengan Banda Neira. Sekarang ini panjang runway baru 1000 – 1200 meter. Kita usahakan diperpanjang menjadi 1400 meter agar pesawat ATR-72 bisa mendarat disana,” ungkap Menhub.
Selain itu, Menhub mengatakan ada usulan dari Pemda Maluku untuk melakukan pembangunan bandara di Kabupaten Seram Barat dan Kabupaten Seram Timur. Terkait usulan ini Menhub akan mengkajinya terlebih dahulu.
Sementara itu di sektor transportasi laut, Menhub menjelaskan akan merevitalisasi dan mengoptimalkan kapal-kapal yang sudah beroperasi di Maluku, mengingat konektivitas melalui laut sangat dibutuhkan masyarakat di Maluku.
“Kita akan mengoptimasikan kapal-kapal yang ada disana. Saat ini ada 4 kapal, kita sudah bangun 1 kapal dan kita akan tambahkan 1 kapal, jadi akan ada 6 kapal baru yang dioperasikan. Kita akan berikan pengelolaannya ke BUMD,” kata Menhub.
Menhub juga menerima masukan terkait dengan pembangunan sejumlah dermaga. Terkait hal ini Menhub telah menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mensurvey kemungkinan dibangunnya dermaga.
Sementara, terkait dengan pelaksanaan program tol laut di Maluku, Ia mengungkapkan untuk menghilangkan adanya persaingan tidak sehat, ia mendorong pihak Pemda Maluku untuk dapat menempatkan 1 orang perwakilan misalnya di Surabaya, Jawa Timur.
“Selama ini rupanya ada masalah hubungan yang kurang baik, sehingga pada saat meminta kebutuhannya ke Surabaya, barangnya sudah habis. Dengan menempatkan perwakilan di sana (Surabaya) nantinya semua kabupaten di Maluku dapat mendaftarkan kebutuhanya dan kita akan berikan prioritas kepada permintaan tersebut untuk dibawa melalui Kapal Tol Laut,” ujarnya.
Saat ini di Provinsi Maluku memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti : 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan saat ini terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis). Saat ini terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.
Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang salah satunya adalah Provinsi Maluku. Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional. (***)
