Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), pada Rabu (13/11/2019), bertempat di Kuta, Bali.
Munaslub yang mengambil tema Menuju BPP Ginsi yang Kuat dan Bermartabat, dibuka resmi oleh Edy Putra Irawadi, Staf Khusus Menko Perekonomian RI.
Hadir pada kesempatan tersebut, selain Ketua Umum ISAA Juswandi Kristanto, juga Ketua Umum Aptesindo Roy Rahadi, dan para BPD GINSI (Makassar, Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta).
Edy Putra Irawadi mengungkapkan bahwa impor adalah kegiatan impor nasional. “Ginsi itu sebagai mitra pemerintah, ini adalah asosiasi yang kuat, dulu sangat strong. Saya senang hadir di acara Ginsi karena bisa langsung mendengarkan permasalahan yang dialami para importir, baik saya diundang maupun nggak diundang,” kata Edy dalam sambutannya.
Mantan Kepala Badan Pengusahaan Batam ini berharap GINSI kedepan benar-benar menyuarakan kebenaran faktual berdasarkan aturan.
“Saya berharap GINSI yang strong bisa mejadi wadah bagi para anggota untuk menyampaikan usulnya kebijakan kepada pemerintah. Ginsi bisa memberikan informasi yang penting bagi pemerintah. Semoga GINSI dapat mengembangkan perwakilan-perwakilannya di daerah,” ucapnya lagi.
Edy pun berharap GINSI kedepan solid. “Saya berharap adanya legitimasi GINSI yang kuat. Jangan sampai terjadi double Ginsi. Perkuatlah organisasi ini,” pesannya.
Tujuh BPD GINSI dari 10 BPD sepakat memilih Capt. Subandi sebagai Ketua Umum GINSI periode 2019-2024.
Ketujuh BPD itu yakni Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Riau, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Capt. Subandi berharap agar GINSI selalu kompak, dan bisa menjadi organisasi mitra pemerintah yang selalu bisa memberi kontribusi berupa masukan maupun usulan yang sifatnya membangun dan positif.
“Saya berharap GINSI kedepan kompak dan bisa memberi masukan maupun usulan positif kepada pemerintah,” ungkapnya.
Seperti diketahui, bahwa digelarnya Munaslub ini, menurut ketua BPD Ginsi Makassar, Abidin menyatakan bahwa Munaslub ini sampai dilakukan karena ketua Ginsi (Anton Sihombing) dari 2017-2019 belum pernah menjalankan amanah anggaran dasar anggaran rumah tangga (Ad/ART).
“Selama 2,6 tahun belum pernah melakukan program kerja sebagaimana amanah dalam pasal 7-9 AD/ART. Jadi wajar kalau BPD minta digelar Munaslub, mengingat hubungan dalam organisasi sudah kurang harmonis lagi,” kata Abidin kepada Ocean Week, di Bali, Rabu pagi.
Justru yang terjadi belakangan ini, ungkap Abidin, antara pihak BPP dan BPD Ginsi selalu diskomunikasi.
“Jika organisasi sudah nggak ada rencana kerja percuma diteruskan,” ujarnya lagi.
Sementara itu Ketua BPD Ginsi Riau, Joni Marzainur mengungkapkan, dengan adanya Munaslub ini pihaknya menginginkan kedepan bisa memiliki ketua umum yang memiliki visi misi untuk kepentingan importir khusunya serta bangsa Indonesia umumnya.
“Kita pingin ketua umum Ginsi mengerti soal aturan dan keorganisasian,” katanya.
Menurut Joni, Munaslub ini digelar sebenarnya bukan untuk mengambil alih kepemimpinan Anton Sihombing.
Sedangkan Riska Harianja, Humas BPP GINSI versi Anton Sihombing menyatakan bahwa Munaslub dilakukan harusnya berdasarkan AD/ART.
“Dalam pasal 18 AD ART, ayat 1 menyebutkan Munaslub diadakan untuk membicarakan hal-hal yang mendesak, antara lain pelanggaran AD ART, penilaian, kepengurusan dan kekayaan organisasi,” kata Riska kepada Ocean Week, di Bali, Rabu siang.
Sedangkan ayat 3, ungkapnya, bahwa Munaslub dilaksanakan atas usulan dan permintaan sekurang-kurangnya setengah dari pengurus pusat dan setengah pengurus BPD ditambah satu.
Sedangkan Erwin Taufan menyatakan, bahwa Ginsi bukanlah organisasi politik. Dan atas permintaan para BPD Ginsi, maka digelarlah Munaslub.
“Mubslub ini karena adanya mosi tidak percaya dari para anggota (BPD). Ini juga untuk membahas pelanggaran AD/ART,” katanya.
Dia berharap agar GINSI kedepan menjadi organisasi yang kuat dan solid untuk kepentingan anggotanya.
“Kita akan fokus membantu pemerintah untuk menumbuh-kembangkan perekonomian nasional,” ungkapnya. (***)
