Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kota Batam menyatakan kecewa dan prihatin terhadap BUP BP Batam yang tak menepati ditepatinya janji atas kesepakatan antara BUP BP Batam dengan asosiasi kemaritiman di Batam.
Mereka (asosiasi kemaritiman di Batam) mengancam mogok kerja jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh BUP BP Batam.
Ketua DPW APBMI Batam Jonara Yamani Daniel menegaskan hal itu dalam rilisnya yang dikirimkan kepada Ocean Week, baru-baru ini.
Ancaman itu akan diwujudkan jika BUP BP Batam tak menuruti tuntutan 11 poin yang diajukan APBMI melalui surat terbukanya, antara lain, pertama agar BUP BP Batam menghentikan operasional alat HMC dan RTG yang dioperasikan oleh Persero Batam, karena alat PBM masih memadai. Dan, bila tidak segera dihentikan maka akan mengalami kehancuran.
Kedua, kedepannya, agar BUP BP Batam tidak menyerahkan kepada PT Persero Batam untuk mengelola atau mengambil alih seluruh pelabuhan, baik Dermaga Selatan dan Timur (karena katagori monopoli) dan mematikan PBM.
Tiga, untuk menghindari kebangkrutan PBM lokal, seharusnya BUP BP Batam tidak melarang alat Crane PBM untuk bekerja dan tetap memberikan kesempatan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha dan memberikan waktu peremajaan alat Crane seperti HMC sebagai kearifan lokal pemerintah maupun BUMN.
Empat, dibuat Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) baik pada penggunaan Unit Shore Crane (untuk saat ini) maupun penggunaan Unit HMC (untuk kedepannya) dengan tujuan untuk menjaga produktifitas dan safety.
Lima, agar BUP BP Batam atau PT Persero Batam menghentikan pemungutan kontribusi 20 persen atas kegiatan Truck Loosing (TL) dikarenakan tidak ada layanan sama sekali (No Service No Pay), dan pemungutan tersebut tidak sesuai aturan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2005 dan instruksi Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan NO. 008/6/17/DJPL-15.
Enam, mengembalikan pungutan yang sudah dipungut.
Tujuh, agar alat Shore Crane yang kerja di Dermaga dan Reach Stacker yang di CY tidak dikenakan biaya penumpukan alat. Hal ini dikarenakan alat Shore Crane dan Reach Stacker sudah dikenakan biaya pass pelabuhan tahunan dan jasa kontribusi 20 persen. Hal ini juga akan menambah biaya operasional peralatan.
Delapan, agar biaya buka tutup Palka ditagihkan atau dihitung berdasarkan jumlah Palka bukan per daun Palka, sesuai tarif dalam Perka Nomor 04 Tahun 2023. Perlu penegasan tentang aturan ini dan ditagihkan perdaun tapi per Palka.
.
Sembilan, legalitas ijin BUP dan operasional TPK BUP PT Persero Batam agar dilengkapi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
Sepuluh, Kepala BP Batam mengambil alih permasalahan tersebut dan segera menyelesaikan agar PBM tetap bisa bekerja dan tidak ada PHK.
Terakhir, agar pengelolaan terminal peti kemas dilakukan sesuai aturan Perundangan yang berlaku.
“Kalau hal itu nggak dipenuhi, maka kami (asosiasi maritim di Batam) akan mogok kerja,” ujar Jonara mengancam.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar, saat dikonfirmasi mengenai hal itu, mengatakan kalau beberapa hari lalu dirinya bertemu dengan para pelaku usaha, owner kapal, keagenan, perusahaan bongkar muat, dan lain-lain, membicarakan tentang pengembangan (pelabuhan batu ampar).
“Saya barusan meeting sama perusahaan bongkar muat, gak cerita juga tentang ini,” ungkapnya.
Namun, Dendi mengaku bahwa secara pribadi dirinya menghormati akan kebebasan berpendapat. “Kalau itu press release yang dikirim ke Pak Ridwan (ocean week), artinya pendapat teman-teman berharap di publish,” katanya lagi.
Dendi mengaku benar-benar tak tau dengan ancaman APBMI tersebut, sebab dua harian lalu, dirinya berkomunikasi dengan sekretaris APBMI, tapi tidak ada info soal itu.
Dilanggar
Untuk diketahui bahwa APBMI Batam menuding Direktur BUP BP Batam (Dendi Gustinandar) telah mengabaikan kesepakatan bersama antara APBMI dengan BUP BP Batam mengenai sebelas hal tadi.
Menurut Jonara, berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam rapat yang dilaksanakan di AP Premier Hotel Batam pada, Selasa (24/10/2023) lalu tentang peralihan pengoperasian Terminal Peti Kemas di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar oleh PT Persero Batam diduga telah dilanggar.
Dalam rapat itu diberitahukan, terhitung mulai tanggal 01 November 2023, PT Persero Batam yang ditunjuk sebagai Operator Terminal Peti Kemas di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, tidak akan merubah substansial operasional Terminal Peti Kemas sebagaimana yang telah berjalan selama ini.
Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini jauh berbeda dari yang telah disepakati bersama.
“Jika mengacu kepada risalah rapat, seharusnya Direktur BUP BP Batam (Dendi Gustinandar_red) menegur Persero Batam yang sudah sangat jauh melenceng dari kesepakatan. Ini tidak. Seolah-olah Pak Dendi menutup mata dengan apa yang dilakukan oleh Persero Batam,” ungkap Jonara Daniel didampingi pengurus APBMI lainnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya BP Batam akan mengawasi pelaksanaan pengoperasian Terminal Peti Kemas yang diberikan tanggung jawab kepada PT Persero Batam. Namun faktanya di lapangan hal itu tidak dilakukannya.
Menurut Jonara, para Perusahaan Bongkar Muat (PBM) telah lama berperan penting dalam menggerakkan aktivitas logistik di Pelabuhan Batu Ampar bisa diakui dan diperhatikan lebih oleh pemerintah, bukan sebaliknya.
“Kami berharap agar peran PBM tetap diakui dan diperhatikan dalam perkembangan Terminal Peti Kemas dimasa depan,” katanya.
Jonara juga menyampaikan, bahwa kesepakatan lainnya yang telah dilanggar yakni, PT Persero Batam tidak akan mengambil Customer PBM lain. Kenyataannya, saat ini PT Persero Batam dengan sangat terang-terangan melakukan penawaran kerjasama ke Shiping Line yang ada di Singapura dan Jakarta.
Dia mengatakan, PT Persero Batam dengan sangat jelas telah melakukan penawaran kerjasama kegiatan bongkar muat container. “Ini tidak etik. Apalagi menawarkan harga lebih rendah dari tarif sesuai dalam Perka Nomor 04 Tahun 2023. Akibatnya PBM yang sudah kerjasama dengan shipping line teriak-teriak. Kok Persero Batam tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat bersama. Ini Persero Batam sudah potong kompas. Ini aneh. Masak Persero Batam sebagai perusahaan pemerintah dalam menjalankan usaha tidak FAIR. Tidak ETIK,” tegasnya.
Jonara menambahkan, kesepakatan lainnya yang telah dilanggar oleh BP Batam dan Persero Batam yakni adanya pemungutan kontribusi 20 persen atas kegiatan Truck Loosing (TL).
“Untuk kegiatan Truck Loosing (TL) dari Dermaga langsung ke tempat pemilik barang atau sebaliknya, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tetap dipungut sebesar 20 persen dari tarif kegiatan Haulage atau kegiatan dari dermaga ke tempat penumpukkan peti kemas didalam pelabuhan. Sedangkan, PBM tidak dapat menagihkan atas biaya tersebut kepada customer. Seharusnya, kegiatan Truck Loosing tidak dikenakan karena dari BUP BP Batam atau PT Persero Batam tidak ada layanan (No Service No Pay). Dikarenakan tidak ada layanan sama sekali (No Service No Pay), dan pemungutan tersebut tidak sesuai aturan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2005 dan instruksi Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan NO. 008/6/17/DJPL-15. Dan, bila tetap hal itu dilakukan maka akan dianggap Pungli,” ujarnya panjang lebar.
Jonara berharap, BP Batam sebagai wakil pemerintah yang mempunyai kewenangan penuh sebagai pemberi mandat, supaya bisa hadir dan menengahi. Hal itu agar PBM yang sudah ada ini jangan sampai mati dikarenakan kebijakan yang tidak diawasi.
“Padahal kalau Pak Dendi (Dendi Gustinandar_red) mengacu kepada risalah rapat yang sudah dilakukan, dia bisa saja menegur Persero Batam. Tapi, hal itu tidak dilakukannya,” ucapnya menyesal.
Sekali lagi Jonara berharap PBM bisa diberikan kesempatan bekerja di Pelabuhan Batu Ampar. Hal itu sebagaimana dengan tujuan utamanya yakni memastikan pelaksanaan proses bisnis pada Terminal Peti Kemas akan berjalan sesuai dengan harapan bersama.
APBMI meminta agar kegiatan operasional peti kemas tidak mematikan PBM yang sudah bekerja puluhan tahun, sehingga tidak ada PHK terhadap para karyawan secara besar-besaran.
Sementara itu, berdasarkan rapat pleno yang diadakan oleh DPP APBMI di Makasar tanggal 06 Januari 2023 lalu yang dihadiri Dr. Ir. Surat Indrijarso, Msc, Phd, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Febriyantoro dari Stranas PK, menurut Jonara, Stranas PK akan segera memanggil BUP BP Batam dan Persero Batam di Gedung KPK. “Pak Toro (panggilan Febryantoro) juga meminta agar pengelolaan pelabuhan oleh Persero Batam dikembalikan ke Pemerintah dalam hal BP Batam karena Persero Batam dianggap tidak mempunyai kemampuan, serta menganggap BUP BP Batam atau Persero Batam yang tidak memberikan kesempatan berusaha PBM swasta di Pelabuhan/Terminal Peti Kemas itu tidak boleh dan kegiatan Truck Loosing yang dipungut 20 % itu tidak legal,” jelas Jonara.
Salah satu tokoh kemaritiman di Batam, Suparno kepada Ocean Week mengaku belum tau menahu mengenai ancaman mogok kerja yang akan dilakukan APBMI. “Nanti aku coba nanya ke BP Batam (Dendi Gustinandar), aku baru balik dari luar kota,” ujarnya singkat.
Ketua DPC INSA Batam Saptana malah tak bersedia menjawab tentang masalah tersebut. Beberapa kali pertanyaan yang disampaikan Ocean Week kepadanya pun tak dijawabnya.
Suparno berharap masalah ini ada jalan keluarnya, supaya kegiatan di pelabuhan kondusif. (**)
