Isu biaya logistik tinggi di pelabuhan Batam masih dikeluhkan oleh para pengusaha. Pasalnya biaya logistik yang tinggi merupakan salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Badan Pengusahaan Batam melalui Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Batam berupaya menyiasati tingginya biaya logistik dengan menyusun perencanaan jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.
“Ada beberapa solusi jangka pendek yang saat ini diupayakan Badan Pengelola Pelabuhan Batam, misalnya rencana menurunkan biaya freight dari semula USD 400 menjadi USD 250-280 Batam-Singapura, serta meningkatkan fasilitas efisiensi kegiatan bongkar muat dengan menyediakan HMC (Harbour Mobile Crane), RTG (Rubber Tyred Gantry) dan HT (Head Truck),” kata Direktur BPP Batam, Nasrul Amri Latif, kepada wartawan baru-baru ini, usai mendampingi kunjungan kerja Tim Kementerian Sekretariat Wakil Presiden RI ke Pelabuhan Batu Ampar.
Nasrul Amri menyatakan bahwa kendala tingginya biaya logistik di Batam tidak terlepas dari beberapa hal antara lain, biaya freight yang tinggi, fasilitas bongkar muat pelabuhan yang kurang dari standar kepelabuhanan, kesempatan pengembangan direct call, serta transhipment yang belum tergarap, hingga tata kelola logistik di pelabuhan yang masih dilakukan perusahaan logistik asal Singapura secara door-to-door.
Sewaktu mengunjungi pelabuhan Batu Ampar, Tim Kementerian Sekretariat Wakil Presiden RI, melakukan pengecekan terkait pelaksanaan pengelolaan dan rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar.
Asisten Deputi Keuangan, Investasi dan Badan Usaha, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Ahmad Lutfie, menyatajan bahwa kunjungannya beserta tim untuk mengecek kendala yang dihadapi BP Batam dalam mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar.
“Kita lihat potensi Pelabuhan Batu Ampar besar, tinggal kemampuan Pemerintah saja untuk mendorong pelabuhan ini bisa beroperasi lebih maksimal lagi,” kata Ahmad Lutfie.
Setelah mengunjungi Pelabuhan Batu Ampar, Tim Sekretariat Wakil Presiden didampingi Tim Badan Pengelola Pelabuhan Batam melanjutkan kunjungannya ke Terminal Curah Cair Kabil untuk melihat pengembangan pelabuhan di sana.
Perluas CY
Nasrul juga mengungkapkan, BP Batam pun berencana memperluas area container yard (CY) yang semula 2 hektar menjadi 10 hektar dan rencana direct call ke China dan Afrika.
“Kami juga mendapat informasi dari Port of Singapore Authority (PSA) bahwa barge (tongkang) boleh sandar di Port of Singapore (PSA). Kami akan jajaki untuk menekan biaya logistic,” ujarnya.
Nasrul juga menggambarkan rencana jangka menengah yang saat ini sedang digarap Badan Pengelola Pelabuhan Batam yakni pengembangan pelabuhan transhipment hub dengan penataan manajemen pengelolaan pelabuhan dan optimalisasi dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar.
“Selain itu, ke depan, di Pelabuhan Batu Ampar juga akan dilakukan integrasi pelayanan antarmoda pengangkutan untuk container dan kargo udara, pelayananan transhipment untuk mendukung direct call yang akan tersedia hingga penyediaan fasilitas pelabuhan yang modern untuk layanan container, tanker, pergudangan, hunian, hingga pekantoran,” kata Nasrul.
Menurut dia, untuk merealisasikan rencana tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Pelabuhan Batu Ampar.
“Kami berharap dengan peninjauan langsung ini pemerintah pusat dapat segera melakukan pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan pelabuhan baik jangka pendek maupun menengah,” katanya lagi.
Beberapa waktu lalu, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II juga telah menandatangani perjanjian induk tentang penyiapan kerja sama operasi pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar beserta area pendukungnya di Batam.
Kerja sama operasi pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar yang diatur dalam perjanjian induk meliputi transformasi layanan operasional, business process, penyediaan sistem, penyediaan sumber daya yang diperlukan, dan fasilitas pendukung lainnya dalam pengelolaan pelabuhan. (***)
