Alumni Karang Serang/Poltekpel Banten mengatakan prihatin terhadap beberapa hal kewenangan yang mestinya ditangani perhubungan laut, berpindah ke perhubungan darat.
“Kami sangat prihatin itu, misalnya untuk Syahbandar, kenapa Ditjen darat juga punya Syahbandar, padahal mestinya urusan kapal di laut ya urusan perhubungan laut,” ujar Rahmat Hidayat ST, Ketua Corps Alumni Karang Serang, Banten kepada Ocean Week, di Jakarta Utara, Rabu.
Sebagai direktur PT Pelayaran Pulau Mandangin, dirinya berharap pemerintah (Kemenhub) bisa mengembalikan Marwah Perhubungan Laut, karena urusan kapal di laut, seharusnya diurus oleh perhubungan laut, meskipun itu dilintasi penyeberangan.
Rahmat juga mengajak para alumni Poltekpel Banten supaya dapat berkontribusi positif dan memberikan masukan kepada pemerintah supaya masalah tersebut tak carut marut.
“Memang agak lucu sekarang ini, sebagai misal untuk buku pelaut di kapal penyeberangan, kenapa mesti ke Ditjen darat, urusan pelaut ya mesti ke perhubungan laut, meskipun awak kapal itu bekerja di kapal penyeberangan,” ungkap Rahmat.
Rahmat mengharapkan pemerintahan baru nanti, bisa mengembalikan kebenaran aturan, bukan aturan itu dibuat karena kepentingan golongan, kelompok. (**)
