Tiga perusahaan berminat menjadi operator pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Mereka yakni Toyota dan Mitsubishi (keduanya asal Jepang) dan PT Pelindo II.
Namun, untuk operator Patimban ini akan dilakukan lelang. Bagi semua pihak yang berminat, memiliki peluang yang sama, karena pemerintah akan membuka lelang pengelolaan megaproyek pelabuhan tersebut.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengemukakan keyakinannya jika dilelang, dipastikan ada perusahaan nasional yang ikut. “Kami sangat apresiasi positif atas kesempatan yang diberian pemerintah kepada swasta nasional untuk dapat menjadi operator di pelabuhan Patimban,” katanya kepada Ocean Week, Jumat (19/5), di Jakarta.
Menurut Ketua Kadin Indonesia Bidang Perhubungan ini, baiknya pemerintah memberi kesempatan kepada swasta nasional bersama partnernya berpartisipasi tanpa adanya mayoritas share holder pemerintah, dengan demikian swasta bisa bersaing dengan Pelindo dalam pengelolaan pelabuhan, tertama pada produktivitas dan efisiensinya.
“Kita perlu ada persaingan yangs sehat dan sudah waktunya swasta diberi kesempatan memiliki usaha pelabuhan, sehingga mereka (swasta) bisa berkompetisi di luar negeri kalau sudah ada pengalaman di negeri sendiri. Mereka tentunya masuk dengan partnernya (asing) dulu untuk memperoleh pengalaman dari partnernya dalam hal transfer technology,” ungkap Carmelita panjang lebar.
Dirjen Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menjelaskan, dilakukannya lelang karena anggaran megaproyek yang menelan biaya sekitar Rp43 triliun tersebut sebagian besar pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri, yakni Japan Internasional Corporation Agency (JICA).
Tetapi kapan pelaksanaan lelang akan digelar, Dirjen Hubla Tonny belum bisa memastikan, sebab belum ada penandatanganan perjanjian loan agreement dengan JICA.
“Untuk loan agreement-nya Jepang sudah oke, mereka tinggal invest. Tinggal diresmikan dengan penandatanganannya. Kalau di kita (Indonesia) tinggal greenbook. Untuk detailed engineering desain (DED) juga sudah, tinggal review saja,” kata Tonny.
Saat ini DED masih proses pembahasan antara tim konsultan dengan Tim Direktorat Kepelabuhanan. Harapannya Juni 2017 ini rampung.
Dirjen Hubla juga mengatakan pembangunan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat dilakukan pada 2018 dan mulai diluncurkan pada 2018. “Tapi nanti itu untuk car terminal dulu, baru disusul terminal kontainer,” ungkapnya.
Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban adalah termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat di dalamnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diketahui telah menandatangani Keputusan Gubernur No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang.
Pada Penlok tersebut telah ditetapkan sejumlah lokasi untuk pembangunan areal penunjang dan jalan akses ke Patimban mencapai 372 hektare, di dua kecamatan, yang meliputi 5 desa di Kecamatan Pusakanagara dan satu desa di Pusakajaya. (**)