Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia perlu ada kebijakan politik ekonomi yang kondusif, juga dukungan perbankan untuk sector-sektor ekonomi maritime. “
“Saat ini, dukungan perbankan untuk sektor-sektor ekonomi kelautan dan perikanan, serta jasa penunjang dan industry maritime masih sangat minim. Kalau ada, suku bunganya sangat tinggi dan persyaratannya juga ketat,” kata Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri, di Jakarta kemarin.
Menurut Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, suku bunga pinjaman perbankan Indonesia masih sekitar 12 %, bahkan pada 2014 lalu mencapai 14 persen. Angka tersebut sangat jauh bila dibandingkan negara-negara lain, seperti Malaysia (4,8 persen), Filipina (5,7 persen), Singapura (5,4 persen) dan Thailand (7,1 persen), Australia (tujuh persen) dan Jepang (1,4 persen).
Karena itu, Rokhmin mengusulkan, adanya kebijakan perbankan berupa bank maritim. Sehingga lebih memudahkan sektor-sektor ekonomi kelautan dan perikanan, serta industry dan jasa maritim mendapatkan kredit usaha.
Bila dukungan perbankan dapat terealisasi, Rokhmin yakin Indonesia sebagai poros maritim dunia akan dapat terealisasi dan dapat mengatasi berbagai permasalahan utama bangsa di tingkat internal maupun nasional.
Karena itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Maritim itu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan politik ekonomi; baik fiskal, moneter, otonomi, hubungan pemerintah dengan DPR, serta penegakan hukum yang kondusif. (ow)
