Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan guna menyelamatkan industri dari lonjakan tajam berbagai komponen biaya operasional.
Kondisi saat ini membuat pelaku usaha penyeberangan kian tertekan oleh kenaikan biaya yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.
Kenaikan tersebut berdampak langsung pada biaya perawatan dan pengadaan komponen impor kapal.
“Situasi saat ini sangat berpengaruh terutama untuk pemenuhan kebutuhan spare part, oli, dimana itu import semua,” ujar Aminudin Rifai, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapasdap kepada Ocean Week, melalui WhatsApp nya, Minggu malam.
Aminudin juga menyampaikan, dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini, salah satu yang dilakukan usaha penyeberangan yakni dengan cara efisiensi operasional di internal perusahaan dan upaya penyesuaian tarif, stimulus pajak, PNBP (harapan ke pemerintah).
Menurut dia, usulan penyesuaian tarif yang disampaikan ke pemerintah (Perhubungan Darat) oleh Gapasdap, sampai saat ini sudah di akomodir, namun masih sebatas diskusi saja. “Gapasdap menunggu keputusan hubdat (Kemenhub),” ungkapnya.
Kata Aminudin, jika situasi dan kondisi seperti saat ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan yang masih ada ketergantungan pada pihak bank, Aminudin yakin hanya bisa bertahan sampai 2 tahun kedepan.
“Kami berharap usaha penyeberangan dibina dengan regulasi dan kebijakan yang tidak membebankan, adanya stimulus biaya operasional pelabuhan, dan pajak yang disesuaikan,” katanya.
Kian Tertekan
Sementara itu, Ketua DPC Gapasdap Merak Togar Napitupulu mengatakan, pelaku usaha kian tertekan oleh kenaikan biaya operasional, sparepart yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.
“Harga oli kapal saat ini telah melonjak hingga 60 persen. Selain itu, harga suku cadang naik sekitar 30 hingga 40 persen, sedangkan biaya docking dan pembaruan klasifikasi kapal meningkat sekitar 20 persen,” ucapnya melalui keterangan nya.
Tetapi, ungkapnya, tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini sama sekali belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. Padahal, berbagai komponen biaya tersebut merupakan kebutuhan wajib untuk memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.
Togar juga menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi pada 2019, tarif angkutan penyeberangan sebenarnya masih berada sekitar 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Namun, selisih kekurangan tersebut hingga kini belum direalisasikan pemerintah.
Meski begitu, operator kapal tetap dituntut memenuhi seluruh standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Dia mengungkapkan, kalau sekarang ini kondisi keuangan perusahaan juga diperberat oleh menurunnya frekuensi pelayaran akibat penambahan armada di lintasan yang sama. Akibatnya, peluang setiap kapal untuk memperoleh pemasukan dari jumlah perjalanan (trip) menjadi semakin terbatas.
Togar mengingatkan, apabila penyesuaian tarif tidak segera diwujudkan, maka bakal memicu penurunan kualitas layanan maupun keselamatan. “Karena itu regulator juga harus ikut bertanggung jawab atas kondisi tersebut,” ungkapnya.
Selain mendesak pemberlakuan tarif baru yang sesuai dengan HPP, Gapasdap juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus untuk menekan beban operasional.
Beberapa usulan strategis yang diajukan antara lain penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penghapusan pajak BBM, penurunan biaya kepelabuhanan dan klasifikasi, serta penyediaan fasilitas kredit berbunga rendah untuk sektor maritim seperti yang diterapkan di negara-negara tetangga. (***)
